160111-minggu(senin)-LK3 ultah

Photo : mb/ara

DEMOKRASI - Diskusi Refleksi Perkembangan Demokrasi, Pluralisme dan Kebudayaan daerah yang dilaksanakan LK3 pada Sabtu 15 Januari 2011

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI KALSEL MASIH KURANG

BANJARMASIN – Demokrasi tidak hanya dilihat dari kebebasan mengajukan pendapat saja, tapi juga dari kesetaraan hak, peningkatan pendidikan, perkembangan ekonomi atau perbaikan kehidupan masyarakat, serta perkembangan kebudayaan.

Pada peringatan ulang tahun Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) yang ke 17, Sabtu 15 Januari 2011, mengadakan diskusi publik yang mengambil tema Refleksi Perkembangan Demokrasi, Pluralisme dan Kebudayaan.

Pembicara dalam diskusi ini disampaikan oleh Prof.Dr.H.Djantera Kawi yang memaparkan Kearifan Budaya Lokal, Drs.M.Ilham Masykuri Hamdie memaparkan tentang Wacana Pluralisme dan Gerakan Keagamaan, dan Yusran Pane yang memaparkan Demokrasi, Pluralisme, dan Kebudayaan Lokal di Mata Media.

Mengamati perkembangan demokrasi selama 2010 di Kalimantan Selatan (Kalsel), direktur LK3 Lina Kasypiah, berkata “perkembangan selama ini tentang isu demokrasi di Kalsel masih sangat kurang. Tingkat demokrasi secara ekonomi dinilai dari kesejahteraan bersama, dan kondisi saat ini masih banyak terjadi kesenjangan sosial, seperti orang miskin yang tidak mampu berobat” ujarnya.

Menanggapi tentang keraton dari sisi demokrasi, menurut Lina “kalau melihat penobatan raja muda, dari sisi budaya kita mensuport itu. Tapi apabila penobatan itu pada akhirnya berdampak pada kebijakan-kebijakan pemerintahan, inilah yang perlu dipertimbangkan lagi.

Karena bisa saja akhirnya akan mencederai demokrasi itu sendiri, misalnya hanya orang-orang yang bergelar kebangsawanan tersebut saja yang akan menjadi pemimpin, itu tidak bisa diterima, di era demokrasi ini siapapun bisa menjadi pemimpin” ungkapnya.

LK3 mengkhawatirkan, bahwa “dengan adanya gelar-gelar kebangsawanan, pada akhirnya akan menimbulkan kasta-kasta baru dalam masyarakat, tentunya akan ada perubahan sikap antara masyarakat dengan pemerintah dan orang-orang keraton. Sebab dari definisinya kalau pemerintah melayani masyarakat, sedangkan raja itu dilayani masyarakat.

Dua sisi pelayanan yang berbeda tersebut yang akan berdampak pada demokrasi. Apalagi bila si raja yang menjadi pemimpin daerah, lalu mengeluarkan kebijakan, ini menjadi tandatanya, apakah ini kebijakan keraton atau kebijakan pemerintah? Tentu mesti kita cermati dengan baik.

Maka program kerja dan harapan LK3 untuk 2011 hingga 2013 adalah masyarakat sipil yang berdaulat, mandiri dan independen dalam Demokrasi, Pluralisme dan Kebudayaan” pungkasnya. ara/mb05