Photo: Dwitho Frasetiandy
Kebijakan Pemerintah Ciptakan Bencana
BANJARMASIN – Seberapa jauh suatu kebijakan dinilai dari keberhasilannya, adalah saat semua persolan yang melatar belakangi lahirnya kebijakan bisa diselesaikan atau dikurangi. Derita lingkungan selalu menjadi topik utama bagi para aktivis, saat kenyataan masih menyisakan ancaman.
Secara khusus menyoal kebijakan lingkungan, Dwitho Frasetiandy pada Kamis (20/1) berkata “rentetan kejadian bencana yang terjadi dalam setahun belakangan ini, lebih banyak didominasi oleh salah urus lingkungan dan pembodohan yang dilakukan oleh oknum, demi terwujudnya kepentingan sepihak.
Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, kelaparan, kekeringan, sampai konflik sosial. Banjir tidak akan terjadi ketika tata ruang wilayahnya pro lingkungan, longsor tidak akan terjadi jika tata kelola lahannya juga pro lingkungan. Tata wilayah dan kelola lahan yang tidak pro terhadap lingkungan didasarkan atas kebijakan-kebijakan yang tidak pro lingkungan” ujarnya.
Manager Kampanye WALHI Kalsel ini, mengakui bahwa “para pemimpin tahu betul dampak dari kebijakan yang mereka keluarkan. Dan mereka paham betul apa yang seharusnya dilakukan. Tapi mengapa tidak ada usaha serius dari mereka untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat melindungi dan mensejahterakan rakyatnya.
Kronologis di atas sudah cukup untuk kita berpendapat bahwa bencana memang diciptakan. Dan ironisnya ketika bencana memang diciptakan, masyarakat “kebal bencana” tidak serta diciptakan. Ini mengapa ancaman yang ada dapat menjadi bencana dan menimbulkan risiko yang tinggi bagi masyarakat.
Menurut Frasetiandy “kebijakan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mereduksi risiko bencana menjadi kunci utama dalam pengelolaan bencana. Jika dua hal ini tidak terealisasikan dengan baik, maka korban akan terus bertambah dan kita dapat menyimpulkan bahwa kita memang diskenariokan untuk mati oleh bencana.
Namun sekali lagi bencana yang terjadi di Kalimantan selatan bukanlah bencana yang bisa “dikatakan” sebuah takdir tuhan namun bencana di kalsel ada merupakan suatu akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam yang telah mengakibatkan kolapsnya pranata kehidupan masyarakat” pungkasnya. ara/mb05
Tidak ada komentar:
Posting Komentar