KEBIJAKAN PUBLIK PERTAMBANGAN DI KOTABARU
BANJARMASIN – Transparasi dan keterbukaan serta kebijakan pertambangan adalah kebijakan publik yang harus disampaikan kepada masyarakat, sebab dampak pertambangan lebih dirasakan oleh masyarakat.
Sabtu sore (26/2), Dwitho Frasetiandy Manager Kampanye WALHI Kalsel yang baru kembali dari Kotabaru, kurang lebih satu minggu yang lalu, menceritakan hasil pertemuan dan investigasi yang dilakukannya.
Ungkap Andy “ pada 21 Februari 2011, di gedung DPRD Kotabaru diadakan hearing antara Bupati, jajaran dinas terkait, DPRD, massa Kontra, dan Walhi Kalsel. Pertemuan yang membahas keterbukaan informasi seputar rencana tambang Pulau Laut dan kompensasi jembatan Pulau Laut.
Walhi Kalsel menilai dalam pertemuan itu masih adanya ketidak terbukaan dari Bupati Kotabaru, yang tidak bersedia menjelaskan pertanyaan dari Walhi Kalsel dan elemen gerakan penyelamatan Pulau Laut, mengenai dokumen-dokumen perijinan pertambangan di Pulau Laut.
Saat itu Bupati Kotabaru hanya menjawab, bahwa dokumen terkait perijinan, profil perusahaan dan dokumen perjanjian tukar guling itu adalah dokumen negara. Sehingga tidak bisa sembarangan memberikan data itu” tutur Andy.
Menurut Manager Kampanye Walhi Kalsel "pernyataan Bupati Kotabaru yang mengatakan bahwa beberapa dokumen itu tidak bisa di buka kepada publik, jelas-jelas merupakan suatu kesalahan fatal dan terkesan menutup-nutupi.
Karena kebijakan pertambangan adalah kebijakan publik yang harus disampaikan kepada masyarakat, sebab dampak pertambangan lebih dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu keputusan penerbitan izin tambang adalah kebijakan publik, bukan dokumen rahasia negara"
Dwitho Frasetiandy, menegaskan “melihat hasil hearing hari itu kami meyakini ada hal-hal yang tidak beres dalam proses penerbitan izin tambang hingga proses yang sekarang ini berlangsung, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang rencana pertambangan di Pulau Laut” pungkasnya. ara/mb05
Tidak ada komentar:
Posting Komentar