300311-rabu(kamis)-sarasehan Kesbangpol

Photo: mb/ara

SARASEHAN - Mempererat Kerukunan Antar Umat Beragama, Suku, dan Etnis Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Daerah, menjadi tema dalam sarasehan yang dilaksanakan Kesbangpol Kota Banjarmasin.

Banjarmasin Masih Kondusif

BANJARMASIN – Situasi non kondusif yang terjadi di daerah lain di luar Kalimantan Selatan, mungkin saja terjadi di Banjarmasin. Untuk mengantisipasi terjadinya instabilitas daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin, mengadakan sarasehan di Aula Pemko Banjarmasin pada 28 Maret 2011 kemaren, dengan tema Mempererat Kerukunan Antar Umat Beragama, Suku, Etnis Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Daerah.

            Ada empat nara sumber dalam sarasehan yaitu Prof Dr Ahmad Hasan M Hum dari IAIN Antasari Banjarmasin, dengan judul materi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Dalam Menyelesaikan Konflik di Masyarakat, melalui kearifan lokal. H Muhammad Effendy SH MH dari Unlam, dengan judul materi Perkembangan Gejolak Politik Sosial Budaya Dalam Menjaga Stabilitas di Daerah.

            Kemudian Kombes Drs Hilman Thayib dari Kapolresta Banjarmasin, dengan judul materi Peranan Kepolisian Dalam Mewujudkan Kondisi Keamanan dan Menjaga Stabilitas di Daerah. Serta perwakilan dari Kodim 1007 Banjarmasin yang memaparkan pertahanan keamanan dalam menjaga ketahanan bangsa.

            Ditengah berlangsungnya sarasehan, Kepala Kesbangpol kota Banjarmasin Noormansyah, memberikan penjelasan dengan wartawan. Menurutnya sarasehan ini dilaksanakan untuk mensikapi situasi kondisi di daerah, sebab di tengarai adanya unsur-unsur yang bisa menimbulkan konflik.

Kesbangpol kota Banjarmasin mencoba untuk menghimpun seluruh komponen masyarakat, baik itu tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh etnis. Dan bersama-sama mensikapi permasalahan yang terjadi baik secara nasional maupun kedaerahan. Serta mendiskusikan seharusnya menjaga keamanan daerah. Walaupun sebenarnya situasi Banjarmasin masih kondusif.

Tugas dari Kesbangpol, mencari input-input dan mendapatkan informasi yang berkembang di masyarakat. Input dan informasi tersebut selanjutnya di bawa dalam  musyawarah Pemda hingga Pemprov, yang akan mengolahnya untuk tindak lanjut kedepan.

“Kemaren kami sudah mengajukan konsep  ke Walikota agar meminta seluruh lurah, bersama RT dan RW nya, untuk menggalakkan kembali siskamling. Karena siskamling saat ini sudah kurang dilaksanakan. Konsep ini sudah di setujui Walikota dan segera dijalankan” ujarnya.

Sementara dalam pemaparannya, Kapolresta Banjarmasin mengatakan bahwa Banjarmasin dianggap daerah rawan. Maka tugas pemerintah daerah adalah mensikapi permasalahan yang mungkin akan timbul. Sedangkan pelaksanaan keamanan ada ditangan polres.

            Seusai acara sarasehan Kombes Drs Hilman Thayib, menegaskan bahwa situasi Banjarmasin masih stabil. “Kerawanan yang saya maksud adalah Banjarmasin ini termasuk no 5 terbesar kasus narkobanya di Indonesia, dan di daerah Kalsel dalam urutan pertama.

            Kesiapan keamanan bukan cuma dari polisi saja, tapi juga kesiapan dari masyarakat, dimulai dari lingkungan yang terkecil yaitu lingkungan keluarga” pungkasnya. ara/mb05

300311-rabu(kamis)-sarasehan gejolak (Dm.020411)

Gejolak Stabilitas Daerah

BANJARMASIN – Tidak dapat dipungkiri beragam situasi yang terjadi di tingkat nasional, sedikit banyaknya berpengaruh bagi stabilitas daerah.

            Muhammad Effendy SH MH dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dalam pemaparannya pada Sarasehan Tokoh Agama, Masyarakat, LSM dan Pemuda yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin, mengatakan “mengamati perkembangan kondisi nasional dan daerah, apabila tidak dicermati dengan baik, akan menciptakan gejolak instabilitas daerah.

            Beberapa situasi yang saat ini terjadi antara lain, pada bidang politik di tingkat nasional terjadi politisasi kasus-kasus hukum dan terjadi konflik antar elit politik, baik secara internal maupun eksternal. Di tingkat lokal hubungan wakil rakyat dengan konstituen kian longgar. Pelaksanaan fungsi perwakilan bidang legislasi, budjet dan pengawasan masih jauh dari harapan masyarakat. Dan orientasi pembangunan kurang berpihak pada kepentingan rakyat.

            Situasi bidang ekonomi lebih kepada tingkat kesejahteraan hidup masyarakat masih belum banyak terjadi perubahan yang signifikan. Kesempatan kerja semakin terbatas akibat anggaran pembangunan sangat kecil dibandingkan dengan belanja rutin. Kesenjangan ekonomi antar kelompok dalam masyarakat makin terlihat nyata. Dan tindakan penyimpangan terhadap anggaran Negara/ daerah makin tinggi baik dalam nominal maupun modus operandinya” katanya.

            Lanjut Effendy “situasi bidang sosial, terjadi pada tindak kekerasan dan tindakan anarkhis yang menjadi fenomena sosial memprihatinkan. Isu agama sering digunakan sebagai legitimasi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai agama itu sendiri. Terjadi penurunan kualitas para lulusan lembaga pendidikan di lihat dari perkembangan ilmu dan teknologi serta interaksi global. Dan budaya individualistik yang semakin menggejala dalam kehidupan masyarakat, tidak diikuti dengan peningkatan tanggung jawab sosial.

            Menurut Effendy “stabilitas daerah, dilihat dari kondisi keamanan secara nasional, Banjarmasin termasuk cukup kondusif. Kondisi sosial Banjarmasin dapat berubah menjadi rawan jika di picu oleh peningkatan kriminalitas dan banyaknya kasus kejahatan yang tidaka berhasil diungkap oleh aparat kepolisian. Isu lingkungan akibat eksploitasi SDA yang tidak terkendali. Penurunan kualitas pelayanan publik. Dan konflik pemahaman keagamaan.

            Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan pengawasan publik, baik melalui institusi perwakilan maupun melalui lembaga kemasyarakatan. Penggunaan anggaran daerah secara lebih efektif yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Membangun kesadaran bagi upaya peningkatan tanggung jawab sosial. Membuka ruang dialog untuk penyelesaian isu-isu yang sensitif. Dan penegakan hukum untuk menciptakan keadilan dalam tatanan kehidupan masyarakat” pungkasnya. ara/mb05

290311-selasa(rabu)-sertijab.sambutan.2

Photo: Drs Muhammad Amin MT

Minim Peran Serta Orang Tua Murid

BANJARMASIN – Tanggung jawab pendidikan gratis tidak hanya di emban oleh pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab dari orang tua murid dalam mensukseskannya.

Untuk memperjelas dari isi sambutan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) kota Banjarmasin yang lama Drs H Nor Ipansyah MPd, dalam serah terima jabatan (sertijab) di Dinas Pendidikan (Disdik) kota Banjarmasin pada Jumat (25/3), seusai acara sertijab Mata Banua secara khusu meminta keterangan dengannya, terkait tidak imbangannya biaya yang dikeluarkan dengan mutu yang dihasilkan.

Ipansyah mengatakan "permasalahan pertama, pendidikan gratis perlu diteliti lebih jauh, jangan sampai biaya yang dikeluarkan terlalu besar, tapi hasilnya tidak seimbang dengan mutu yang dihasilkan. Memang ada indikasi, walau diberikan biaya gratis tapi mutunya tidak meningkat secara signifikan.

Permasalahan ke dua, dengan adanya pendidikan gratis itu, seakan-akan partisipasi masyarakat sangat rendah. Lihat tanggung jawab sekarang, semua tanggung jawab seakan-akan dilempar kepada pemerintah.

Sepatutnya, dengan adanya pendidikan gratis, peran serta orang tua juga semakin lebih baik dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan anaknya diluar lingkungan sekolah. Pada saat orang tua membayar biaya pendidikan anaknya, mereka malah lebih aktif dalam mengawasi prestasi anak-anak mereka. Tapi setelah ada pendidikan gratis, malah membuat partisipasi orang tua menjadi hilang atau berkurang. Banyak orang tua yang tidak terlalu peduli lagi” katanya.

Menurut Ipansyah “untuk itulah pendidikan gratis ini perlu di evaluasi lagi. Silahkan saja pendidikan gratis terus dilaksanakan, namun juga harus ada peningkatan mutu.

Maka dengan adanya permasalahan ini, untuk meningkatkan partisipasi, harus diberikan sosialisasi melalui peran dari komite sekolah. Bahwa dengan pendidikan gratis itu, peran komite sekolah masih tetap ada untuk melakukan pengawasan, dan jangan hanya menuntut pendidikan gratis saja. Jadi pemberdayaan komite sekolahlah yang diperlu ditingkatkan” ujarnya.

Sementara itu, Kadisdik kota Banjarmasin yang baru Drs Muhammad Amin MT, dalam sambutannya mengatakan “acara sertijab ini terlambat dilaksanakan, karena kesibukan masing-masing.

Kemudian untuk 12 pejabat eselon yang mutasi dan pindah tempat atau bertukar posisi, yang secara simbolis diwakili sekertaris Disdik kota Banjarmasin Dra Hj Nurhidayah MM, nantinya juga akan dibuatkan memori sertijab internal. Gunanya untuk mengingatkan, pada saat kapan sedang melakukan tugas sebagai apa, dan secara administrasi memang harus dilakukan”.

Lanjut Amin “ada beberapa dari tugas dari Kadisdik terdahulu yang belum selesai, tentunya akan kita dilanjutkan dan mencari jalan keluar dari masalah yang ada, untuk melanjutkan program yang telah dicanangkan. Walau dalam perjalanannya nanti ada beberapa hal yang akan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan.

Walau secara simbolis Ipansyah tidak di Disdik kota Banjarmasin lagi, kami berharap untuk tetap bisa membantu dengan pengalamannya yang telah banyak. Serta semua rekan-rekan yang pernah berdinas di sini, akan tetap kami undang setiap ada kegiatan dari Disdik kota Banjarmasin, untuk menjaga ikatan tali silaturahmi” pungkasnya. ara/mb05

290311-selasa(rabu)-sertijab.sambutan.1

Photo: Drs H Nor Ipansyah MPd

Pendidikan Gratis Hasilnya Tidak Menggembirakan

BANJARMASIN – Suksesnya penyelenggaraan pendidikan gratis, merupakan tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Apabila salah satu komponen tidak berada dalam posisi seharusnya, maka hasil yang diperoleh tidak maksimal.

Persatu Januari 2009 Disdik kota Banjarmasin, telah mencanangkan pendidikan gratis bagi SDN dan  SMPN di kota Banjarmasin, walaupun telah dirintis pendidikan gratis di kota Banjarmasin sejak 2006 yang lalu” ujar Drs H Nor Ipansyah MPd.

Sebelumnya dalam serah terima jabatan (sertijab) di Dinas Pendidikan (Disdik) kota Banjarmasin pada Jumat (25/3), Ipansyah menceritakan “saya mulai berdinas di Disdik kota Banjarmasin, terhitung dari 14 juni 2006, sebagai Kepala Subdin Dikmen selama satu tahun setengah. Pada 28 Desember 2007 dimutasi ke Bidang Prasekolah dan Pendidikan Dasar.

Dalam perjalanan, sampai 23 Maret 2008, karena ada masalah dengan Kadisdik saat itu, saya diangkat menjadi Pilha Kepala Disdik hingga 30 Juni 2008. Kemudian pada 1 Juli 2008 dipercaya menjadi PLT Kadisdik, dan pada 30 Desember 2008 baru dilantik sebagai Kadisdik kota Banjarmasin. Sedangkan mulai bertugas sebagai Kadisdik terhitung dari 5 januari 2009.

Dengan demikian dari PLT sampai berakhirnya sebagai Kadisdik, kurang lebih 516 hari kerja. Dalam perjalanan itu, saya mengakui masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan, masih banyak cita-cita yang sebenarnya belum terwujud.

Saya berharap apa yang belum terwujud itu, bisa diwujudkan oleh Kadisdik yang baru beserta pejabat eselon III, IV dan karyawan di Disdik kota Banjarmasin. Kalau cita-cita itu ada yang baik, bisa diteruskan, kalau dianggap tidak tepat lagi dilaksanakan maka tidak usah dipaksakan dan dilaksanakan di masa mendatang” katanya.

Ipansyah mengungkapkan “salah satu yang menjadi pertimbangan, bahwa pendidikan gratis yang dulu diperjuangkan bersama kawan-kawan di Disdik ini, dalam perjalanannya setelah di evaluasi ternyata hasilnya tidak begitu menggembirakan.

Ada dua hal masalah pokok yang tidak memberikan hasil:

Satu, seyogyanya pendidikan gratis itu, dibarengi dengan adanya peningkatan mutu, tapi kenyataannya peningkatan mutu tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Kita maklum pendidikan gratis itu dilindungi undang-undang, tetapi ini perlu menjadi evaluasi kita, dan dicari solusi dan tindakan untuk mengantisipasi tidak imbangannya biaya yang dikeluarkan dengan mutu yang dihasilkan.

Kedua, dari penyelenggaraan pendidikan gratis, kalau dahulu kita sepakat bahwa pendidikan gratis adalah tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Tapi mungkin itu hanya sebatas semboyan saja, karena zaman sekarang ini, berharap peran serta tanggung jawab yang besar dari orang tua atas penyelenggaraan pendidikan itu tidak terwujud. Partisipasi orang tua murid dalam mensukseskan pendidikan gratis masih sangat kecil. Akhirnya penyelenggaraan pendidikan gratis tidak membuahkan hasil yang maksimal.

Oleh karena itu, proses dari penyelenggaraan pendidikan gratis di kota Banjarmasin, harus menjadi pertimbangan kita semua, kita evaluasi dan perlu di cari solusi dan pijakan lain. Sehingga disamping penyelenggaraan pendidikan gratis, keterlibatan orang tua murid lebih di dorong lagi peran sertanya” ujarnya.

Ipansyah juga berpesan dengan jajaran Disdik kota Banjarmasin, yang mengalami mutasi atau pergeseran jabatan agar tidak sakit hati, tetapi ujarnya “dari semua keadaan yang terpenting adalah mengambil hikmah dan terus menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas. ara/mb05

280311-senin(selasa)-PA.Al Ikhlas (Dm.190411)

Panti Asuhan Al Ikhlas

Terbantu Oleh Anak Panti Yang Telah Mandiri

BERAWAL dari dua orang ibu yang peduli dengan anak yatim piatu, kemudian pada 1989 membuat sebuah Panti Asuhan yang di beri nama Al Ikhlas. Saat itu hanya ada 5 orang anak, beberapa tahun kemudian terus berkembang sampai 30 orang anak, hingga akhirnya dari Dinas Sosial sendiri datang mendaftarkannya.

Masyarakat dilingkungan Panti Asuhan Al Ikhlas yang terletak di jalan Ahmad Yani Km 5,5 gang Karunia, tergolong mampu sehingga setiap hari ada saja masyarakat yang datang menyumbang uang, beras atau gula.

Menurut Rahman yang sudah 7 tahun mengabdi sebagai pengurus di Panti Asuhan Al Ikhlas, memelihara anak-anak yatim piatu dari keluarga tidak mampu bukan hal mudah, sebab rata-rata anak yatim piatu dari keluarga tidak mampu tentunya kekurangan kasih sayang, yang akhirnya sebagian agak nakal dan susah diatur, sangat perlu kesabaran ekstra dalam menghadapinya.

Dari 30 anak, ada tiga orang perempuan, salah satunya berumur 5 tahun yang masih sekolah di TK. Sisanya dari anak laki-laki, ada yang masih SD, SMP, SMA dan ada yang sudah kuliah di Politeknik Banjarmasin satu orang. Mereka semua berasal dari beberapa daerah di Kalsel yaitu Banua Lima, yang terbanyak dari Kandangan.

Rahman mengakui, kalau prestasi anak-anak Panti Asuhan Al Ikhlas sekarang agak menurun. Sampai 2009, banyak prestasi yang anak-anak peroleh, ada yang rangking satu disekolahnya, ada yang juara dua sebagai qori di Pekan Rajabiyah yang diadakan Pemda, serta beberapa prestasi lain.

Salah satu penyebab dari menurunnya prestasi, karena mereka terlalu banyak bermain. Sehingga saat ini kita mulai lebih mendisiplinkan mereka. Baik itu belajar bersama, pembagian tugas kebersihan dan lainnya. Juga ada les mata pelajaran sekolah tiap minggu.

Kegiatan yang wajib diikuti anak-anak selain sholat berjama’ah, yaitu tiap habis sholat magrib di isi dengan pelajaran keagamaan, kemudian sehabis sholat Isya untuk pelajaran umum sekolah.

Dulu pernah pula disini ada latihan silat, tapi karena pergantian kepengurusan, lalu kegiatan latihan silat tidak dilanjutkan lagi. Tahun kemaren dari Depsos, sering mengadakan pelatihan untuk anak-anak, seperti cara beternak burung puyuh, montir, sablon dan lainnya. Sedang untuk tahun ini belum ada.

Alhamdulillah, kata Rahman dalam seminggu selalu ada sumbangan sekitar 3 sd 4 juta. Sedang pengeluaran, selain biaya listrik, air ledeng SPP sekolah, yaitu untuk transport pulang pergi sekolah dan uang saku anak-anak sekitar Rp.1.500.000 per minggu dan untuk makan sekitar 1 juta per minggu. Uang transport dan uang saku anak-anak perorangan bagi  yang sekolahnya jauh Rp.15 ribu, sedang yang sekolahnya dekat sekitar Rp.7-8 ribu.

            Usaha sampingan bagi Panti Asuhan Al Ikhlas yaitu jualan Pakan Ternak. Dan sebagai bekal agar anak-anak bisa mandiri ada yang mereka kursus komputer diluar lingkungan Panti Asuhan.

Beberapa orang anak yang dulu diasuh di sini banyak yang sudah berkeluarga dan berhasil dengan pekerjaannya, ada yang jadi pengusaha batu bata, ada yang punya rumah makan di Banjarbaru. Dari mereka yang sudah mandiri inilah, yang banyak membantu biaya bagi Panti Asuhan. Tapi Rahman juga berharap, agar pemerintah lebih peduli lagi dengan keadaan anak-anak yatim piatu, baik di Panti Asuhan Al Ikhlas maupun di Panti Asuhan yang lain. araska

280311-Obat Tradisional Karungkup

Pengobatan Tradisional Pada Kejang-Kejang

PENGETAHUAN masyarakat di bidang pengobatan tradisional, terkadang dipengaruhi pula oleh kepercayaan yang sulit diterima secara logika.

            Menurut Drs Syaripuddin R “di dalam kehidupan dikenal adanya upacara pengobatan tradisional yang ditujukan untuk mengobati penyakit tertentu. Cara tersebut mungkin di zaman modern ini dianggap kuarang bermanfaat, tetapi pada kenyataannya secara psikologis dan sosial masyarakat tradisional, sering kali berhasil menyembuhkan penyakit yang di derita pasien.

Mengenai pengobatan tradisional seperti ini, ada kami susun dalam buku yang berjudul Pengobatan Tradisional Kalimantan Selatan (1990) yang disusun oleh Drs H Yustan Aziddin dan Syaripuddin R.

            Seperti penyakit Karungkup (dalam istilah masyarakat Banjar) yang dalam bahasa kedokteran disebut dengan Kejang. Penyakit ini sering menyerang anak-anak. Tanda-tanda penyakit antara lain mata melotot disertai badan menyentak dengan keras. Bagi masyarakt Banjar tradisional, dipercaya bahwa Karungkup disebabkan karena gangguan ruh halus atau makhluk halus.

            Pengobatan tradisional untuk Karungkup, lebih berdasarkan pada kepercayaan. Pertama dengan menyalakan parapen yang dimasukkan rumput balawa (daun ribu-ribu). Kemudian dimasukkan lagi buku karuk dan gandang lawa (seperti sarang laba-laba), biasanya ada di sudut dinding rumah, tiang atau di plafon rumah.

            Selanjutnya asap parapen dikipaskan kearah penderita, dengan terlebih dulu kepala penderita (anak-anak) ditutup tangguk besar (alat penangkap ikan). Sedangkan untuk penderita dewasa syaratnya lunta buruk (jala bekas) digantungkan di depan kelambu.

            Penyakit Karungkup ini kebanyakan diobati oleh ahlinya. Biasanya sebelum diobati, mulut penderita dimasukkan wancuh (sendok nasi dari kayu) agar tidak sampai menggigit lidahnya sendiri” ujar Syaripuddin.

            Dilain pihak, sebagian masyarakat tradisional Banjar dalam mengobati Karungkup dengan menggunakan ranting daun kelor yang masih mempunyai daun. Ranting daun kelor dipukul-pukulkan ketubuh penderita (dengan pukulan yang tidak terlalu keras). Dipercaya bahwa ranting daun kelor tersebut dapat mengusir makhluk halus yang merasuki tubuh seseorang. ara/mb07

           

270311-Inventarisasi Pengobatan Tradisional Kalsel

Inventarisasi Pengobatan Tradisional Kalsel

BANJARMASIN - Inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah (IDKD) Kalsel, untuk menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa. Memang sudah seharusnya dilakukan agar dari beragam suku yang berbeda dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang pada tiap-tiap daerah. Serta bisa menjadi sumber referensi dalam usaha meningkatkan kebudayaan daerah.

            Di Kalsel sangat banyak kebudayaan pengobatan tradisional daerah dari tumbuh-tumbuhan. Inventarisasi dan dokumentasi dari kekayaan pengobatan tradisional ini memang menjadi hal mutlak dilakukan, sehingga dapat dikembangkan lebih jauh lagi.

            Terkait dengan inventarisasi dan dokumentasi pengobatan tradisional, pada perbincangan Mata Banua dengan Drs.Syarifuddin R, Sabtu (26/03) sore, mengatakan “kami sudah pernah melakukan inventarisasi dan dokumentasi pengobatan tradisional dan hasil dari penelitian tersebut sudah dijadikan buku. Walaupun saat itu tidak dicetak dalam jumlah besar.

            Seperti yang tertulis dalam pengantar buku oleh Attabranie Kasuma, kata Syarifuddin “penelitian tersebut dilakukan pada proyek IDKD Kalsel dalam tahun anggaran 1988-1989. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, kami menetapkan ketua tim yang sekaligus dapat memilih anggotanya. Tim ini kemudian turun kelapangan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data yang relevan dan sesuai dengan aspeknya. Dari data yang terkumpul dijadikan sebuah naskah (draft I).

            Pelaksanaan tugas tidak berdiri, karena penelitian tidak akan berhasil tanpa bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kecamatan, desa dan sampai perorangan.

            Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah di Kalsel ini sejak tahun anggaran 1977-1978 sampai dengan 1987-1988. sebagai pemimpin proyek adalah Drs H Yustan Aziddin dari Kaneil Dinas Pendidikan Kalsel. Sedangkan tahun anggaran 1988-1989 sebagai pemimpin proyek adalah Attabranie Kasuma.

            Dan untuk penelitian pengobatan tradisional Kalsel, sebagai konsultan Drs Soekarno. Sebagai peneliti/ penulis yaitu Drs H Yustan Aziddin (ketua) dan aku sendiri sebagai anggota” ujarnya.

            Lanjut Syarifuddin “hasil penelitian dijadikan buku pada 1990 dengan judul Pengobatan Tradisional Kalimantan Selatan. Diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, dan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya.

            Bukunya setebal 153 halaman, terdiri dari tujuh BAB. Pada BAB tiga berisi 34 pengobatan tradisonal penyakit luar. BAB empat berisi 41 pengobatan tradisional untuk penyakit dalam. BAB lima berisi 9 tindakan dalam perawatan pengobatan tradisional. Dan BAB enam berisi 5 macam ahli pengobatan tradisional di Kalsel.

            Tentunya apa yang sudah kami lakukan, bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Sehingga hasil penelitian yang sudah kami lakukan bisa menjadi referensi untuk mengangkat lebih jauh tentang pengobatan tradisional daerah kita, agar tidak hilang ditelan zaman” pungkasnya. ara/mb05

270311-minggu(senin)-sertijab disdik Bjm

Photo: mb/ara

SERTIJAB – Serah terima jabatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Serah Terima Jabatan Disdik Kota Banjarmasin

BANJARMASIN – Setelah 16 hari perubahan pejabat struktural lingkup Pemerintahan Kota Banjarmasin yaitu pada 10 Maret 2011, baru pada Jumat 25 Maret di laksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin.

Sebelumnya pada Kamis 24 Maret, seusai wawancara melalui telepon dengan Drs Muhammad Amin MT, ia mempersilahkan Mata Banua untuk menghadiri Sertijab keesokannya pada Jumat (25/3) tersebut.

Dalam Sertijab penandatangan Piska Jalan serah terima jabatan di Disdik Kota Banjarmasin, dilakulan oleh Kepala Dinas (Kadis) yang lama Drs H Nor Ipansyah MPd, yang sekarang diangkat sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekertaris Kota Banjarmasin.

Penandatangan ke dua oleh Drs Muhammad Amin MT, yang dulunya sebagai Kadis Pertambangan Tanah Bumbu, dan sekarang menjadi Kadis Disdik Kota Banjarmasin. Disaksikan oleh  para pejabat eselon III dan IV di Disdik Kota Banjarmasin.

Penandatangan ke tiga dan sekaligus sebagai saksi dilakukan oleh Sekertaris Disdik kota Banjarmasin Dra Hj Nurhidayah MM, yang mewakili pejabat struktural lain yang juga diangkat ataupun dipindah tugaskan di lingkungan Disdik Kota Banjarmasin.

Posisi pejabat struktural yang berubah di Disdik Kota Banjarmasin, untuk pejabat baru selain Drs Muhammad Amin MT, yaitu Rahmi Koswaty SH MH yang dulunya sebagai Kabid Sosial Budaya Bappeda Kota Banjarmasin, sekarang menjadi Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik. Dan M Saifullah SSos yang dulunya sebagai Kepala Urusan Tata Usaha SMAN 8 Banjarmasin, sekarang menjadi Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdik.

Sedangkan pergeseran posisi dari pejabat lama yaitu Drs H Metroyadi SH MPd yang dulunya sebagai Kabid Bina SMP, SMA dan SMK, sekarang menjadi Kabid PAUD dan PNFI.

Drs H Murlan MPd yang dulunya sebagai Koordinator Pengawas SMP, sekarang menjadi Kabid Pendidikan Menengah.

Murlan SE yang dulunya sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian, sekarang menjadi Kasi Ketenagaan Bidang PAUD dan PNFI.

Dra Hj Ruslina Wati yang dulunya sebagai Kasi Pengembangan Kopati Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan, sekarang menjadi Kasi Pembinaan TK dan SD Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang PTK.

Drs Mahyudin Nor yang dulunya sebagai Kasi Kurikulum dan Kelembagaan Bidang Pembina SMA dan SMK, sekarang menjadi Kasi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang PTK.

H Efendi SPd MPd yang dulunya sebagai Kasi Kurikulum dan Kelembagaan Bidang TK, SD dan PNFI, sekarang menjadi Kasi Kurikulum dan Kelembagaan Bidang Dikmen.

Drs Muhammad Rusdi yang dulunya sebagai Kepala UPK Banjarmasin Timur, sekarang menjadi Kasi Kurikulum dan Kelembagaan Bidang Dikdas.

Dan Drs Syaiful Bakhri Lutfi, yang dulunya sebagai Kasi Perlengkapan Sarana Prasarana, sekarang menjadi Kepala UPT Disdik Kecamatan Banjarmasin Timur.

Kemudian yang menduduki posisi baru di luar lingkungan Disdik Kota Banjarmasin yaitu Drs Rujali MPd yang dulunya sebagai Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik, sekarang menjadi Kabid Monitoring dan Evaluasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin. ara/mb05

250311-jumat(sabtu)-sambutan gub.1 di wisuda unlam

Kalsel Memerlukan Biaya Pendidikan 2,8 Trilyun

BANJARMASIN - Bagi pemerintah provinsi Kalsel, usaha mendorong bidang pendidikan ini menjadi sangat penting dalam kerangka upaya pencerdasan dan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

Hal tersebut diatas, merupakan bagian informasi yang dikatakan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H.Rudy Ariffin dalam sambutannya yang dibacakan oleh asisten III bidang administrasi provinsi Kalsel, Drs.M.Rudi.M.SE pada wisuda Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) yang ke 69, Rabu (23/3) kemaren di Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin.

Rudi Ariffin juga menyampaikan bahwa “usaha usaha mendorong bidang pendidikan tersebut, tentu saja salah satunya harus didukung dengan ketersediaan pembiayaan yang memadai.

Kalau dilihat pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan pendidikan 2011-2015, berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Provinsi Kalsel 2011-2015, dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflansi, harga minyak dunia, pajak dana bagi hasil dan pendapatan lainnya.

Kemudian, berdasarkan perhitungan pagu indikatif yang ditetapkan pada RPJMD Kalsel 2011-2015, alokasi pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi memperoleh porsi 20 persen dari total APBD per tahun” ujarnya.

Ungkap Rudi Ariffin “pada 2010 pembiayaan pendidikan memperoleh 20 persen atau 273,5 milyar dari total APBD sebesar 2,2 trilyun. Dengan merujuk trend peningkatan pagu indikatif pembiayaan APBD Kalsel yang mencapai 12,5 persen.

Maka pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan, diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 12,5 persen. Berdasarkan penetapan indikatif rencana strategis pembangunan pendidikan Kalsel 2011-2015, membutuhkan biaya sekitar 2,8 trilyun” katanya.

Menurut Rudi Ariffin “pemerintah provinsi Kalsel juga telah mengalokasikan anggaran dana untuk pengembangan Perguruan Tinggi di daerah ini. Alokasi anggaran dana tersebut diperuntukkan bagi mereka yang melaksanakan pendidikan S2 dan S3, maupun bantuan Hibah Pendidikan, Penunjang Kegiatan Kemahasiswaan, Bantuan sarana dan prasarana serta pendampingan Hibah Program PGSD.

Untuk 2010 Bantuan Pembinaan Pendidikan mencapai Rp.975.000.000, yakni bantuan bagi mereka yang melanjutkan S2 dan S3. Kemudian realisasi untuk Bantuan hibah mencapai 8 milyar rupiah lebih dari yang direncanakan sebesar 16,4 milyar rupiah.

Bagaimanapun harus kita sadari, pelayanan sektor pendidikan dalam arti luas tetap menjadi sangat strategis dalam upaya pencerdasan masyarakat. Oleh karena itu, mendorong sector pendidikan ini merupakan konsekuensi logis dalam upaya pelayanan pemerintah memenuhi hak dasar masyarakat” pungkasnya. ara/mb05

250311-jumat(sabtu)-pencairan dana BOS

Photo: Dra.Hj.Nurhidayah.MM

Perubahan Struktur Penyebab Dana BOS Tidak Bisa Dicairkan

BANJARMASIN – Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tergantung dari kesiapan semua guru dan pihak sekolah. Serta apabila pihak sekolah belum membuat rencana kerja dan anggaran (RKA) yang disyaratkan.

            Terkait informasi yang diberikan oleh Sekertaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel, Drs H Herman Taufan kemaren yang mengatakan bahwa “dari 13 kabupaten/kota se Kalsel, kota Banjarmasin termasuk diantara tujuh daerah yang belum mencairkan dana BOS, sisanya enam daerah telah melaksanakannya”.

            Untuk memperjelas informasi dari Herman Taufan, maka Mata Banua mengkonfirmasikannya dengan Sekertaris Disdik kota Banjarmasin Dra.Hj.Nurhidayah.MM pada Rabu (23/3) siang, yang kemudian ia menjelaskan maksud dari yang dikatakan oleh Sekertaris Disdik Kalsel.

            Menurut Nurhidayah yang juga selaku manager dana BOS untuk kota Banjarmasin “yang belum dicairkan atau direalisasi adalah dana BOS untuk sekolah swasta. Sedangkan dana BOS untuk sekolah negeri sudah semua direalisasi.

Pola dana BOS untuk sekolah negeri bersifat nota belanja RAPBN. Sedangkan untuk sekolah swasta bersifat hibah, yang berarti segala administrasi keuangan dilaksanakan oleh BPKD. Dan kita di Disdik kota Banjarmasin hanya menyiapkan administrasi manajemennya. Untuk melakukan pengambilan dana BOS bagi sekolah swasta harus membuat Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)” ujarnya.

Lanjutnya “sekolah swasta untuk SD dan SMP di kota Banjarmasin memang tidak banyak, untuk SD ada 37 dan SMP ada 27. Keterlambatan pencairan dana BOS untuk sekolah swasta, karena sebagian sekolah swasta tersebut masih ada yang belum siap NPHD nya, selain itu adanya perubahan struktur di Pemko Banjarmasin. Sebelum pejabat bersangkutan dilantik, nomor klatu untuk pencairan dana BOS tidak bisa ditandatangi.

Untuk tahun kemaren mekanisme tranfer dana BOS lebih mudah, yaitu dari rekening negara langsung kerekening provinsi, kemudian dari rekening provinsi langsung kerekening sekolah, sehingga tugas kami agak ringan.

Tapi tahun ini terjadi perubahan yaitu dari rekening negara ke rekening daerah, kemudian dari rekening daerah ke rekening sekolah.

            Dengan adanya semua kendala ini, tentunya sudah kami kordinasikan dengan pusat. Karena segala sesuatu yang diberikan oleh pemerintah pusat secara nasional kemasing-masing sekolah di Indonesia, itu merupan program nasional yang harus kita sukseskan dan harus didukung oleh semua pihak, karena menyangkut dalam hal peningkatan mutu sekolah.

Dilain pihak, Kepala Disdik kota Banjarmasin yang baru Drs.Muhammad Amin.MT, pada Kamis (23/3) siang melalui telepon membenarkan keterangan yang diberikan oleh sekertaris Disdik Kota “itulah kendala yang kami hadapi disini, dan pagi tadi semua arsip untuk pencairan dana BOS bagi sekolah swasta sudah ditandatangi” pungkasnya. ara/mb05

240311-kamis(jumat)-yayasan mendulang.1

Photo: Kawang Yoedha SH

Borneo Award Untuk Seniman dan Budayawan

BANJARMASIN – Sebuah perjuangan yang tetap konsisten dalam seni dan budaya, merupakan kontribusi yang sangat besar bagi daerah. Hanya saja, sering kali perjuangan dari tokoh seni dan budaya tersebut seperti tenggelam dalam waktu tanpa diketahui masyarakat.

            Memberikan penghargaan hanya setitik bentuk dari kepedulian, karena kepedulian yang sebenar-benarnya adalah melestarikan kesenian dan budaya yang telah diperjuangkan para tokoh tersebut.

            Yayasan Mendulang (YM) Menuju Dunia Gemilang, mempunyai program Borneo Award (BA) bagi para seniman dan budayawan daerah. Kawang Yoedha SH, sekertaris YM pada Rabu (23/3) sore, mengatakan “BA yang disajikan YM adalah kegiatan yang sebenarnya dilaksanakn dua tahun sekali, berupa malam penganugerahan kepada seniman dan budayawan. Program ini telah dimulai dari 2002 dalam acara Dundang Seribu Sungai.

Kreteria penilaian adalah seniman dan budayawan yang telah memberi kontribusi nyata dalam berkesenian untuk banua Banjar. Dengan harapan ada generasi yang akan mengikuti jejak mereka yang telah ditorehkan di bumi Borneo ini.

Mekanisme penilaian dengan cara memantau serta mensurvei. Selanjutnya menetapkan nominasi, hingga akhirnya menetapkan seniman dan budayawan yang akan diberi penghargan. Jumlah tokoh seni dan budaya yang mendapat penghargaan sudah ada 32 orang antara lain:

Pada 2002 untuk penulis lagu Banjar H.Anang Ardiansyah dan H.Thamrin. Kemudian pada 2004 untuk H.J.Norsehan Johansyah (pelopor kain sasirangan), Dari kalangan budayawan yaitu Drs.Yustan Azidin, Drs.Sukrani Maswan, Drs.Bakhtiar Sanderta, Drs.Arthum Artha, dan Amir Hasan Bondan. Kemudian Drs.Hijaz Yamani (budayawan/ seniman), Yuliani Djohansyah (budayawati), H.Adjim Arijadi (pelopor teater), dan salah satu wartawan senior” katanya.

Kawang melanjutkan “sedangkan pada 2006, karena ada kendala situasi maka akhirnya dilaksanakan pada 2007 yaitu penganugerahan untuk A.Tabrani Kesuma dan Drs Addi Maswardi (sebagai budayawan), Sarbai (budayawan/ seniman), Baseri Sembilan (pengukir kayu ukiran motif Banjar), Kai Asing, Ajamuddin Tifani (penyair), Dalang Tulur (dalang wayang Banjar), Mat Nyarang (pelopor madihin), Persada Anwar (penari), dan Zulfansyah (penata tari).

Untuk 2011 ini, YM telah menetapkan 10 orang seniman dan budayawan yang akan mendapat penghargaan. Malam puncak BA dilaksanakan pada 16 April bertempat di Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin” ujarnya.

Ketua YM, Ir.Ismail Iskandar menambahkan ”selain seniman dan budayawan yang mendapat penghargaan, juga ada Rapi Sari yaitu penghargaan untuk 10 tokoh sosial daerah yang mempunyai karier pekerjaan yang baik, berpenampilan dan tampil dengan baik di tengah masyarakat. Serta banyak memberi kontribusi bagi masyarakat, walaupun sudah tidak berdomisili di Kalsel lagi. Diantara 10 tokoh sosial tersebut ada anggota DPR RI, ada pengusaha, dan ada pengacara. Salah satunya adalah Triana Dewi Seroja Humprey Djemat.SH.M.Hum.

BA ini tidak berkaitan dengan pemerintah, tapi alhamdulillah tahun ini pemerintah daerah membantu suport dana. Oleh karena itu, kita bekerjasama dengan mereka, dan mereka terlibat pula sebagai panitia, yaitu Disporbudpar Kalsel Bidang Kebudayaan dan Kesenian, serta Disbudparpora kota Banjarmasin” pungkasnya. ara/mb05

240311-kamis(jumat)-pengacara pendidikan

Photo: Triana Dewi Seroja SH.MHum

Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kependidikan

BANJARMASIN – Banyak terjadi masalah hukum yang terus berjalan tanpa ada penyelesaian yang jelas. Apalagi bila kasus hukum tersebut dialami oleh masyarakat kecil dan sedikit pengacara yang mau membela.

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat (1).

            Menurut Triana Dewi Seroja Humphrey Djemat.SH.MHum “berdasarkan pasal tersebut diatas, bahwa setiap warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Hal ini memberikan pengertian bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif bagi setiap warga Negara, termasuk perlindungan hukumnya.

            Dengan demikian, bahwa perlindungan hukum bagi manusia harus diberikan secara sama, tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya. Termasuk juga salah satunya perlindungan hukum bagi tenaga kependidikan seperti kepala sekolah” ujarnya.

            Di Kalsel, tidak banyak yang mengetahui siapa sebenarnya Triana, sejauh mana sepak terjangnya, dan bagaimana pribadinya. Sehingga ia dipilih sebagai salah satu tokoh sosial daerah yang mempunyai karier pekerjaan yang baik, berpenampilan dan tampil dengan baik di tengah masyarakat. Serta banyak memberi kontribusi bagi masyarakat.

Sebuah program Borneo Award kategore Rapi Sari oleh Yayasan Mendulang  Menuju Dunia Gemilang Untuk mengetahui siapa Triana, Mata Banua menghubunginya melalui telepon pada Rabu (23/3) malam.

            Mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kependidikan, Triana mengatakan “perlindungan hukum merupakan hal yang sangat prinsip. Banyak yang tidak menyadari bahwa dalam meningkatkan mutu tenaga kependidikan, khususnya kepala sekolah, selain aspek penghargaan dan kesejahteraan, aspek perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting.

Sebab dengan adanya perlindungan hukum, para tenaga kependidikan akan mampu menjalankan profesinya dengan baik, aman dan nyaman. Serta dapat membentuk karakter dan pribadi yang secara kondusif dapat mendorong kreatifitas, motivasi, dan produktifitas dalam mengembangkan profesinya dengan baik.

Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak tenaga kependidikan yang kurang memiliki kesadaran tinggi dan belum memahami secara komprehensif akan pentingnya perlindungan hukum itu sendiri. Di sisi lain, tidak tersedianya bantuan hukum (advokasi) bagi tenaga kependidikan dalam pemecahan masalah hukum yang dialaminya, mengakibatkan permasalahan hukum yang terjadi terus berjalan tanpa ada penyelesaian yang jelas” katanya.

Masa kecil dan remaja dijalani Triana di SD Rajawali, SMPN2, dan SMAN7 Banjarmasin. Pada 2006 ia memasuki Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, kemudian Magister Hukum Bisnis dan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan bandung, kini ia tinggal di Jakarta.

Melihat banyaknya masalah hukum bagi tenaga pendidik, Triana berkata “untuk itulah, saya dan rekan-rekan pengacara mendirikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indonesia (LKBH-PTKI), yang bertujuan untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada para tenaga kependidikan yang menjadi korban dan tidak bersalah, yang memerlukan bantuan hukum.

Kami memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa dipungut sepersenpun. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk ucapan terimakasih, dan hormat kami kepada jasa para tenaga kependidikan, yang ikut serta dalam mensukseskan jalannya pendidikan dalam mencerdaskan bangsa ini.” ungkap putri H.Obar Sobari, mantan Bupati Tabalong Kalsel ini

Triana ditunjuk juga sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepala Sekolah Indonesia (LKBH-KEPSINDO). Lembaga khusus untuk menangani permasalahan hukum bagi kepala sekolah. Serta memberikan pembekalan hukum bagi para kepala sekolah se-Indonesia, yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat.

“Makanan favoritku adalah Ketupat Kandangan dan Soto Banjar” pungkas pengacara yang berjiwa sosial ini. ara/mb05

230311-rabu(kamis)-wisuda ke.69 Unlam

Photo: Ahmad Syaufi,SH,MH

Unlam Wisuda 2.517 Sarjana

BANJARMASIN – Pada Wisuda Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) yang ke 69 tahun ini, mengalami kenaikan jumlah kelulusan yaitu 2.517 sarjana, sebesar 30,82% dibanding 2010 yang hanya 1.924 sarjana.

            Lulusan tahun akademik 2011 kali ini antara lain: 180 wisudawan Pascasarjana (S2), 1837 wisudawan program Sarjana (S1) dan 500 wisudawan program Diploma (S0).

Dilihat dari lamanya studi, para wisudawan rata-rata dapat menyelesaikan studinya untuk S1 selama 4 tahun. Yang tercepat  selama 3,5 tahun dan yang terlama selama 6,5 tahun. Untuk wisudawan termuda ada yang berumur 20 tahun, dan yang tertua ada yang berumur 60 tahun.

            Menurut panitia kordinator seksi publikasi dan dokumentasi upacara wisuda ke-69 Unlam, Ahmad Syaufi,SH,MH, pada Rabu (23/3) siang, di Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin, mengatakan “Indeks Prestasi (IP) tertinggi dari fakultas ekonomi yaitu Desilarina Rahmawati dengan IPK 3,97.

Kemudian dari Pascasarjana  yaitu Mispalah dengan IPK 3,96. Selanjutnya dari fakultas Pertanian yaitu Endah Suryaningrum dengan IPK 3,91.

Lalu dari FKIP yaitu Mukhlisah Zulfa Nadiya  dengan IPK 3,89. Dari fakultas Hukum yaitu Herlin Mulyanita dengan IPK 3,79. Dari fakultas Kedokteran yaitu Anggriyani Wahyu Pinandari dengan IPK 3,77. Dari fakultas Kedokteran yaitu Raey Hanah dengan IPK 3,77.

Dan dari fakultas Teknik yaitu Ade Yuniati Pratiwi dengan IPK 3,76. Dari fakultas Perikanan yaitu Hj.Jehan Syamsuddin dengan IPK 3,63. Dari FISIP yaitu Edy Kurniawan dengan IPK 3,73. Dari fakultas Kehutanan yaitu Akhmad Effendi dengan IPK 3,22” ungkapnya.

Syaufi menambahkan ”yang menjadi istemewa dalam wisuda kali ini, dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Gusti Muhammad Hatta. Kehadiran Menteri Lingkungan Hidup bukan karena sengaja diundang, tapi kebetulan beliau menghadiri wisuda putranya hari ini, yaitu Gusti Ramadani dari fakultas Kedokteran Unlam” pungkasnya. ara/mb05

           

230311-rabu(kamis)-sambutan wisuda ke.69 Unlam

Photo: mb/ara

UNLAM - Wisuda yang ke 69 untuk lulusan program S2, S1, dan S0 Unlam di Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin.

Tantangan Multi Dimensional Bagi Para Sarjana Unlam

BANJARMASIN – Untuk menghadapi Era Globalisasi dan Otonomi Daerah (Otda), sarjana yang mempunyai perspektif wawasan, perspektif orientasi tugas dan perspektif kompetensi, menjadi sesuatu yang mutlak dimiliki oleh lulusan sarjana.

            Hal tersebut diatas, merupakan rangkaian dari sambutan Rektor Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Prof.Dr.Ir.H.Muhammad Ruslan,MS dalam wisuda yang ke 69 untuk lulusan program S2, S1, dan S0, pada Rabu (23/3) kemaren di Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin.

            Kemudian, Ruslan menambahkan “yang sangat penting bagi wisudawan adalah menunjukkan prestasi dan pencitraan sebagai alumni ditengah-tengah masyarakat. Karena prestasi yang sebenar-benarnya adalah prestasi dalam melakukan pengabdian untuk pembangunan masyarakat, dan hal ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan upaya mencapai prestasi akademik di bangku kuliah.

            Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah didapatkan oleh wisudawan di kampus Unlam ini, merupakan tambahan modal yang sangat penting sebagai sosok seorang sarjana untuk terjun ke masyarakat, dalam rangka mengembangkan karir dimasa yang akan datang. Baik karir di instansi pemerintah maupun swasta dengan tantangan yang bersifat multi dimensional” ujarnya.

            Menurut Ruslan “salah satu tantangan bagi sarjana adalah penyerapan tenaga kerja yang rendah. Bahkan beberapa lulusan bidang tertentu penyerapan tenaga kerjanya relatif rendah, sehingga kadang-kadang pendidikan tinggi diisukan sebagai penghasil pengangguran yang terdidik.

            Oleh karena itu, pelaksanaan tugas atau pekerjaan bagi para sarjana dalam rangka mengabdi kepada masyarakat, bersamaan dengan globalisasi dan kecanggihan informasi yang telah menembus batas Negara. Hal ini berakibat, perspektif wawasan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak harus menyempit kedaerahan, tetapi sebaliknya harus mengglobal untuk kepentingan lokal” katanya.

            Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Selatan, H.Rudy Ariffin dalam sambutannya yang dibacakan oleh asisten III bidang administrasi provinsi Kalsel, Drs.M.Rudi.M.SE, mengatakan “disaat kondisi kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan kompetisi yang sangat tinggi saat ini, memang pada gilirannya menuntut Unlam sebagai institusi pendidikan tinggi harus lebih proaktif dan memiliki sensitivitas terhadap perkembangan masyarakat.

            Untuk itulah secara internal Unlam hendaknya terus mendorong dan membangun masyarakat kampus yang modern, sekaligus mampu menjaga dinamika kehidupan kampus yang harmonis dalam rangka menghasilkan generasi penerus dan SDM yang lebih baik dan berkualitas.

            Bagaimanapun kita berharap Unlam ke depan terus berkembang dengan baik dan dapat menjadi universitas yang memiliki keunggulan dalam berbagai program studinya harus sudah teruji.

            Sehinga mampu menghasilkan SDM berkualitas, kreatif dan inovatif, serta tenaga-tenaga yang memiliki penguasaan di bidang sains dan teknologi.

            Dan saya ingatkan, bahwa apa yang dicapai para sarjana pada hari ini bukan akhir perjuangan dalam menuntut ilmu. Karena perjuangan selanjutnya adalah harus mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat” pungkasnya. ara/mb05

220311-selasa(rabu)-UN Sudah Adil

Photo: Drs.H.Murlan,M.MPd

Ujian Nasional Sudah Cukup Adil

BANJARMASIN – Tahun-tahun sebelumnya, hasil Ujian Nasional (UN) banyak menimbulkan masalah di kalangan orang tua siswa dan siswi terutama bagi siswa dan siswi yang tidak lulus UN. Bahkan dalam beberapa kasus, terdapat siswa yang bunuh diri karena tidak lulus UN.

Kritik tentang sistem penilaian dalam UN yang menjadi penentu mutlak masa depan pelajar, tidak cuma dilakukan oleh pemerhati dunia pendidikan, aktivis pendidikan, masyarakat, dan dari para guru.

Dikarenakan sistem penilaian UN yang tidak berpihak terhadap prestasi yang diraih pelajar jauh-jauh hari sebelumnya. Tiga tahun bersekolah dan masa depan hanya ditentukan hanya dari beberapa hari UN saja. Hal ini menyebabkan banyak kepala-kepala sekolah (kepsek), hanya memfokuskan siswanya untuk lulus UN, tanpa terlalu peduli dengan prestasi non akademik.

Terkait persiapan UN, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah, Drs.H.Murlan,M.MPd, yang baru dilantik wali kota Banjarmasin pada Rabu (9/3) yang lalu, saat ditemui Mata Banua diruang kerjanya pada Kamis (17/3) siang, mengungkapkan “saya rasa UN untuk tahun ini, sudah cukup adil.

Sistem penilaiannya pun berbeda dengan yang lama, kreteria kelulusan juga tidak lagi UN yang menentukan. Dari nilai UN adalah 60 persen, kemudian akan ditambah 40 persen dengan nilai rata-rata prestasi siswa dari sekolah. Yaitu nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5.

Sekarang  sudah ada penghargaan terhadap nilai proses selama belajar di sekolah. Kalau yang dulu. nilai UN itulah yang menentukan dan menjadi nilai final. Sehingga walau mereka juara 1 untuk peringkat dikelas, atau prestasi yang lain seperti dibidang olahraga, kesenian dan yang lainnya, malah tiada berarti. Apalagi bila saat UN, lalu ada faktor X pada diri siswa, entah karena kesehatan yang kurang baik atau yang lainnya sehingga UN nya anjlok, tanpa bantuan dari nilai selama proses belajar” katanya.

Menyikapi program walikota kota Banjarmasin H.Muhidin untuk mengevaluasi 100 hari masa kerja perangkat daerah yang baru dilantik, apakah sudah sesuai dengan program yang ditentukan, Murlan mengatakan “saya akan berusaha dengan baik menjalankan program yang sudah ada.

Kami ini, hanya melanjutkan program-program yang sudah ada, ibarat pohon itu sudah tumbuh, tinggal menyiram saja lagi, ya tambah-tambah pupuklah’ ujarnya.

Lanjut Murlan “nanti setelah perjalanan, bila ada program yang memang perlu direvisi, akan kami revisi. Untuk program jangka pendek, sudah tentu persiapan pelaksanaan UN, karena ini hajatan banyak orang.

Persiapan UN, sudah kita antisipasi jauh-jauh hari. Selasa kemaren, ada sosialisai sistem UN dengan  dengan kepsek se kota Banjarmasin yang diselenggarakan oleh Disdik kota Banjarmasin, di aula Disdik provinsi.

Menanggapi jabatan barunya sebagai Kabid Pendidikan Menengah, Murlan mengatakan “dulu saya biasa difungsional, beralih tugas ke struktural, jadi dalam hari-hari pertama siapapun akan merasa cukup berat, untuk itu saya terapkan disini bersama kepala seksi (kasi) dengan sistem gawi sabumi, sehingga akan menjadi semakin ringan.

Jabatan sebagai Kabid Pendidikan Menengah ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Karena saya dulunya sebagai guru SMK, lalu sebagai kepala sekolah SMK, kemudian sebagai kordinator pengawas SMK se kota Banjarmasin, itu semua adalah fungsional.

Jadi mengenai Sekolah Menengah Atas, adalah hal yang baru bagi saya, sehingga saya perlu banyak belajar. Ini sebuah tantangan yang harus saya lalui, dan saya bertekad agar SMA dan SMK di kota Banjarmasin ini, bisa meningkat mutu sekolahnya” pungkas Murlan. ara/mb05

220311-selasa(rabu)-es krim home industri (Dm.di Ekonomi & Bisnis hal.9)

Photo: mb/ara

USAHA SAMPINGAN - Pengolahan Es Cream Instant, yang cukup menguntungkan untuk usaha sampingan.

Bisnis Sampingan Dengan Es Cream Instant

BANJARMASIN – Produk baru Es Cream Instant, sudah merambah pasar jajanan di Banjarmasin. Konsep Es Cream Instant memang mirip dengan es mambo/lilin, namun dengan sentuhan-sentuhan inovasi yang membuat pelaku industrinya lebih mudah dan praktis dalam bekerja, tetapi tetap dapat menghasilkan keuntungan.

            Menurut Ahya Mahyudi yang baru merintis usaha Es Cream Instant ini, mengatakan “distribotor untuk Kalsel ada di Banjarbaru. Prospeknya lumayan, Es Cream Instant ini dibuat tanpa bahan pengawet dengan kualitas produksi yang dapat dijamin serta aman dikonsumsi anak-anak. Selain harganya yang cukup murah dan rasa yang beragam Ada rasa Chocolate, Vanila, Starawberry, Lychee, Jambu Biji, Jeruk, Coco Pandan, Soda Gembira dan Durian.

            Sebagai usaha sampingan dirumah cukup menguntungkan. Hanya dengan modal membeli satu pak bahan baku Es Cream Instant yaitu Rp.90 ribu, yang berisi 240 sachet. Kemudian membeli satu set alat pengisian Es Cream Instant sebesar Rp.150 ribu. Satu set alat pengisian itu terdiri dari injector, selang, jarum, pistol lem tembak, 15 lem stik.

            Biaya produksi kurang lebih 500 rupiah per sachet, dengan harga jual 1000 rupiah per sachet ke konsumen.

            Proses pengolahan sangat praktis, dalam satu bungkus Es Cream Instant sudah terdapat bubuk Es Cream. Bahan baku Es Cream Instant yang sudah di kemas dalam sachet ini diisi dengan air matang yang sudah dingin.

Cara pengisian dengan disuntik menggunakan alat injector, kemudian lubang bekas suntikan ditutup dengan lem tembak. Selanjutnya kemasan Es Cream yang sudah terisi penuh air, dimasukkan ke dalam freezer kulkas. Untuk kulkas yang normal Es Cream akan membeku dalam waktu 6 jam. Selama Es Cream masih dalam keadaan membeku dapat bertahan selama 6 bulan.

Es Cream yang sudah beku, dapat dipasarkan dengan cara dititipkan di warung-warung atau di kantin-kantin sekolah. Saya baru memulai bisnis ini kurang lebih lima bulan. Proses pembuatannya sendiri dilakukan oleh istri saya. Keuntungan yang didapat selama satu bulan, berkisar Rp.600 ribu, lumayan sebagai usaha sampingan” pungkas Ahya yang tinggal di Kuin dekat komplek makam Sultan Suriansyah. ara/mb06

210311-senin(selasa)-madrasah anak tiri

Madrasah Merasa Masih di Anak Tirikan

BANJARMASIN - Persoalan penerapan otonomi pendidikan, terkait keberadaan madrasah yang secara struktural berada di bawah Departemen Agama (Depag). Jika sekolah umum di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sudah diotonomikan kepada pemerintah daerah, bagaimana dengan madrasah?

Seandainya diotonomikan, lalu bagaimana dengan skema lembaga-lembaga pendidikan Islam ini. Dengan demikian kemungkinan menjadikan pendidikan di bawah satu atap akankah terwujud? Dan apa implikasinya bagi pendidikan Islam secara keseluruhan.

Prinsip otonomi pendidikan telah ditegaskan GBHN 1999-2004 tentang pendidikan yang mencakup enam hal, yaitu:

Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.

Peningkatan kemampuan akademik, profesional dan kesejahteraan tenaga kependidikan.

Pembahasan sistem pendidikan (sekolah dan luar sekolah) sebagai pusat nilai sikap, kemampuan dan partisipasi masyarakat.

Pembahasan dan pemantapan pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi dan manajemen.

Peningkatan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat.

Dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh.

Menyangkut adanya wacana untuk memasukkan madrasah di bawah Depdiknas, kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 (Manda) Banjarmasin Drs.H.Bakhruddin Noor, beberapa waktu yang lalu, pada Senin siang (21/2), berkomentar “kalau madrasah dimasukkan ke Dinas Pendidikan (Disdik), pada prinsipnya saya sangat tidak setuju, bagaimanapun madrasah itu dari masyarakat untuk masyarakat dan untuk bangsa dan negara.

Khusus untuk pemda Banjarmasin, kami merasakan perhatian pemerintah kota untuk madrasah, masih agak kurang. Termasuk, kita pernah mengusulkan tentang pembuatan perda pendidikan untuk kota Banjarmasin, ternyata hasilnya kurang mengakomodir kepentingan dari madrasah, baik dalam bentuk fasilitas sarana prasarana, maupun bantuan operasional pendidikan.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain di Kalsel, kota Banjarmasin masih kurang. Bantuan yang biasa kami terima, cuma bantuan dari pusat. Misalnya, bantuan untuk pelaksanaan ujian nasional, madrasah didaerah lain di Kalsel, untuk ujian nasional ada bantuan minimal antara 40 sd 70 ribu per siswa, seperti Tanjung, Kotabaru, Tapin dan kabupaten lain, sedangkan dari pemda Banjarmasin, tidak ada sama sekali. Terkadang informasi, mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saja kita sering kali mengalami keterlambatan.

Tanggung jawab pendidikan adalah milik bersama, yang namanya tanggung jawab jangan membedakan, karena siswa-siswi dalam madrasah adalah anak-anak dari semua lapisan masyarakat.

Menanggapi persoalan ini, Drs.H.Murlan,M.MPd yang baru menjabat sebagai kepala bidang Pendidikan Menengah di Disdik kota Banjarmasin, pada Kamis (17/3) yang lalu, mengatakan “persoalan memasukkan madrasah di bawah Depdiknas, itu saya tidak mengetahui. Mengenai bantuan, memang dibawah wewenang kebijakan walikota. Tapi mengenai dana bantuan BOS yang terlambat, menurut saya mungkin itu hanya masalah kordinasi yang terganggu.

Dimata pemerintah semua sekolah itu sama, karena tenaga guru madrasah ada juga yang dari Departemen Pendidikan. Sedangkan segi pembinaan secara langsung, operasional madrasah ada di Depag, jadi Depag dan Depdiknas saling bekerjasama.

Contoh untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum, dibawah pembinaan Depag. Sedangkan guru-guru mata pelajaran umum di Madrasah ada yang dari Depdiknas ada pula dari Depag. Dalam hal pembinaan guru kita saling kerjasama” pungkasnya. ara/mb05

210311-senin(selasa)-Bidang Baru di Disdik Bjm

Photo: Drs.H.Metroyadi,SH,MPd

Bidang Baru di Disdik Kota Banjarmasin

BANJARMASIN – Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan non formal dan informal (PNFI) masyarakat, bagian seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan PNFI di Dinas Pendidikan (Disdik) kota Banjarmasin di perlebar menjadi bidang PAUD dan PNFI.

Perubahan bagian seksi menjadi bidang, dimulai sejak pergantian, pergeseran (mutasi) dan promosi yang dilakukan Wali Kota Banjarmasin H.Muhidin di lingkup Pemda Banjarmasin, pada Rabu (9/3) yang lalu.

Drs.H.Metroyadi,SH,MPd, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala bidang (kabid) Pendidikan Menengah Disdik kota Banjarmasin, sekarang mendapat tugas baru sebagai kabid PAUD dan PNFI.

Metroyadi menuturkan dengan Mata Banua di ruang kerjanya pada Kamis (17/3) yang lalu, katanya “perubahan dari seksi menjadi bidang di Disdik kota Banjarmasin ini, sebenarnya untuk menyesuaikan dengan Derektorat Pendidikan RI yang sudah mempunyai bidang PNFI tersendiri.

Apalagi kebutuhan masyarakat Banjarmasin terhadap PAUD dan PNFI dewasa ini semakin besar, kalau hanya terbatas seksi, akan sulit untuk mengkaver bidang-bidang yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat dan PAUD. Untuk mempertajam tugas-tugas pendidikan non formal, maka dibentuklah atau dimekarkan yang dulunya seksi menjadi bidang.

Kalau dulunya hanya seksi ibarat pembinaan, yang tersentuh hanya permukaannya saja. Sekarang dengan telah menjadi bidang, akan kita pertajam peningkatan pada pendidikan masyarakat, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.  Mempertajam artinya untuk lebih melayani secara dalam, secara mendetail dan secara bermutu” ujarnya.

Menurut Metroyadi “di Disdik provinsi saja, masih di godok organisasinya. Memang di Disdik provinsi sudah lebih dulu menjadi bidang, hanya saja namanya bidang PKSD yang cuma menangani TK saja. Nantinya di Disdik provinsi akan sama dengan kita disini.

Di Disdik kota Banjarmasin, untuk paket A, paket B dan paket C, sudah masuk pendidikan formal, jadi bukan wewenang bidang PAUD dan PNFI lagi.

Yang jelas, pembentukan bidang PAUD dan PNFI Disdik kota Banjarmasin, lebih dulu dari daerah kabupaten/kota yang lain” pungkasnya. ara/mb05

200311-minggu(senin)-kualitas Man2

Photo: Drs.H.Bakhruddin Noor

Kualitas Madrasah Masih Lebih Rendah

BANJARMASIN – Departemen Pendidikan Nasional telah menggulirkan sistem Managemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS adalah salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis pada otonomi atau kemadirian sekolah dan aparat daearah dalam menetukan arah, kebijakan dan jalan pendidikan di daerah masing-masing.

Keberhasilan pendidikan dengan model ini sangat ditentukan oleh kemampuan atau kecerdasan daerah dalam mewujudkan manajemen mandiri dalam pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu pada tingkat atau satuan Pemerintahan Kabupaten atau Kota menjadi kunci dalam menentukan kualitas pendidikan bangsa. 

Sementara itu, madrasah berada dibawah naungan kementrian agama. Suryadharma Ali, Menteri Agama kabinet Indonesia Bersatu jilid II, pernah mengatakan bahwa madrasah di Indonesia merupakan lembaga pendidikan yang cukup unik, namun kualitas madrasah di Indonesia saat ini masih lebih rendah dibanding sekolah umum. Hal ini dikatakannya seusai membuka Seminar Internasional Pendidikan Madrasah Negara-Negara E-9 di Jakarta, pada tahun yang lalu.

Sejalan dengan sistem MBS yang digunakan Madrasah Aliyah Negeri 2 (Manda) Model Banjarmasin, juga tengah berbenah diri untuk peningkatan kualitas pendidikannya. Pernyataan ini dikatakan oleh Kepala sekolah Manda, Drs.H.Bakhruddin Noor bebrapa waktu yang lalu, dalam kesempatan wawancara dengan Mata Banua pada peringatan ulang tahun Manda yang ke-13, pada Senin siang (21/2).

Menurut  Bakhruddin “diharapkan di tahun mendatang ada peningkatan disegala bidang, apakah itu akademik, kegiatan ekstra ataupun kegiatan lainnya. Bila dibandingkan dengan tahun yang lalu, Manda telah meningkat dalam sarana prasarana,  akademik, serta tingkat kelulusan yang lebih baik.

Peningkatan sarana antara lain baru merehab ruang Aula, peningkatan sarana pendukung lainnya seperti lingkungan. Kedepannya ada rencana penambahan ruang koperasi khusus, agar pelayanan kepada anak didik lebih meningkat” ujar Bakhruddin yang sebelumnya pernah mengajar dan menjadi wakil kepala sekolah di MTsN kelayan dari 1980 sd 1997, kemudian menjabat sebagai kepala sekolah di MAN1 Banjarmasin, selama 7 tahun.

Lanjut Bakhruddin “untuk perpustakaan di Manda, Alhamdulillah ada tambahan bantuan kelengkapan sarana prasarananya, tinggal masalah keterbatasan ruang, agar bisa menampung jumlah murid yang cukup banyak disini.

Kapasitas ruang perpustakaan sekarang cuma bisa menampung jumlah siswa untuk satu kelas, jadi minimal ada satu ruang perpustakaan lagi, agar bisa menampung jumlah siswa dua kelas. Saat ini tiap kelas bergantian memasuki ruang perpustakaan” katanya.

Bakhruddin mengakui “dari pengalaman yang kita hadapi adalah permasalahan umum yaitu keterbatasan dana untuk mengelola lingkungan Manda yang cukup luas. Dengan keterbatasan dana yang ada, kita usahakan semaksimal mungkin, dengan capaian yang ada ini memang perlu ditingkatkan lagi.

Saya tugas disini baru bulan April 2010, belum menyelesaikan satu tahun program pendidikan pengajaran. Setelah satu tahun masa kerja, nanti bisa dilihat perubahannya pada bulan April. Atas apa yang sudah kita laksanakan pungkasnya. ara/mb05

180311-jumat(sabtu)-ijin tambang pulaulaut4

Photo: Doc Walhi Kalsel

Pelanggaran Peraturan Menteri Negara LH

BANJARMASIN – Draft Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) mempunyai batasan waktu dalam pengiriman dan penilaiannya. Keterlambatan pengiriman berarti telah melanggar Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Batasan waktu pengiriman  Draff KA-ANDAL ini menjadi salah satu persoalan yang dipermasalahkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan mengenai perizinan eksplorasi pertambangan batubara di kabupaten Kotabaru.

Menurut Dwitho Frasetiandy Manager Kampanye WALHI Kalsel, beberapa waktu lalu pada awal Maret, menjelaskan “kisruh lingkungan di kabupaten Kotabaru yang dimulai dari Desember 2004 hingga 29 Maret 2010, menjadi semakin mengkristal pada Draff KA-ANDAL, setelah masalah undangan pembahasan KA-AMDAL yang tidak diterima seluruh anggota komisi AMDAL.

Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki kembali dokumennya. Namun, tidak seluruh anggota komisi AMDAL menerima undangan pembahasan KA-ANDAL” ujarnya.

Lanjut Andy ”sedangkan surat Bupati Nomor 660/161/BLHD tgl 4 Juni 2010 perihal Ekspose Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) yang dilaksanakan 16 Juni 2010. Surat dan dokumen AMDAL baru diterima oleh anggota komisi AMDAL pada 3 hari sebelum pelaksanaan pembahasan AMDAL, tepatnya 13 Juni 2010.

Hal ini melanggar Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008, Tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pasal 24 ayat 3. Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat komisi penilai paling sedikit 10 hari kerja sebelum dilaksanakan rapat komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” katanya.

Andy mengungkapkan ”acara Ekspose Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) yang dilaksanakan 16 Juni 2010 di Gedung Abdi Negara. Salah satu anggota tim Komisi AMDAL telah membuat penilaian dokumen AMDAL dengan penilaian DOKUMEN DITOLAK serta dengan pernyataan pada kolom saran/perbaikan, kesimpulannya: Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan Bupati Kotabaru Cacat Hukum.

Namun penolakan dokumen yang dilakukan oleh Komisi AMDAL, tidak ditindaklanjuti. Malah pimpinan rapat (Bupati) mengisyaratkan/ memerintahkan kepada anggota komisi AMDAL agar tidak membahas dokumen AMDAL. Isyarat ini khususnya ditujukan kepada anggota komisi AMDAL dari SKPD.

Dilain pihak, dari yang hadir pula dalam Acara Ekspose Dokumen AMDAL, terlihat sudah disetting, seperti masyarakat yang mendukung adanya pertambangan, lengkap dengan baju dan atribut lainnya. Semua ini sangat kentara, sehingga mungkin wajar untuk menyebut proses ini ’diatur” pungkas Andy. ara/mb05