031111-kamis(jumat)-kemerdekaan sastra dr prof lambut

Photo: Prof MP Lambut

Kemerdekaan Sastra

BANJARMASIN – Budaya yang ada ditengah masyarakat sekarang ini adalah budaya instant, orang lebih suka menonton televisi dari pada membaca.

Sehingga sastra perlu digalakkan lagi dengan kegiatan-kegiatan, dan kemasan-kemasan yang lebih menarik, seperti halnya teaterikalisasi puisi dll, ungkap Tajuddin Noor Ganie, beberapa waktu yang lalu dalam Seminar Nasional Sastra Indonesia.

Di lain pihak, kepada Mata Banua, Prof MP Lambut yang turut menghadiri seminar, yang diselenggarakan oleh Prodi Bahasa Indonesia FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin tersebut, ia memberikan pendapat untuk memperkuat kegitan dan kemasan yang harus ditampilakn di tengah masyarakat.

Bahwa, hal yang harus dipahami adalah sastra itu bukan ilmu sastra. Ilmu sastra hanya ilmu sesudah ada sastra, jadi jangan kita melihat ilmu sastra begitu penting, sastra itu yang penting, bukan ilmunya.

“Ilmu hanya alat yang biasanya dipakai para akademisi membedah, dan menganalisa. Di masyarakat orang tidak mau mengenal ilmu sastra, tetapi sastranya yang dibaca, sastra yang lebih menarik” katanya.

Guru Besar Unlam ini juga menjawab uraian perkembangan sastra dari Jamal T Suryanata, yang menyebutkan bahwa sepanjang dekade awal 2000-an, berkembang fenomena karya-karya fiksi yang beraroma seksual.

Menurut Prof MP Lambut, memang terkadang sastra berbicara tentang kata-kata yang tidak senonoh, tetapi dalam batasan konteks sastra. Berbeda bila kata-kata tidak senonoh itu, dikatakan langsung di depan khalayak.

Ada kalanya sastrawan merasa terjerat dan terbelenggu oleh keadaan yang tidak memungkinkan, maka melalui sastralah para sastrawan mengungkapkannya. Sastra itu memerdekakan, dalam hidup yang merdeka hidup menjadi berharga.

“Ketika kita tebeleggu oleh bermacam-macam aturan dan keadaan, ia tidak lebih dari budak” ujarnya. ara/mb05

311011-senin(selasa)-bahasa sastrawan Kalsel.1 dr Rustam (Dm.011111)

Bahasa Sastrawan Kalsel

BANJARMASIN – Tidak sedikit penyair Kalsel, memodifikasi ciri berbahasa Indonesia, dengan berbahasa Indonesia plus berbahasa Banjar, ungkap Drs Rustam Effendi MPd PHd, dalam Seminar Nasional Sastra Indonesia (SNSI), yang diselenggarakan oleh Prodi Bahasa Indonesia FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, pada Sabtu 29 Oktober 2011 yang lalu, di Lantai III aula rektorat Unlam Banjarmasin.

Menurut Rustam, yang dimaksud bahasa di sini, adalah bahasa yang digunakan oleh sastrawan Kalsel, dalam mempresentasikan karya-karyanya. Bagi sastrawan Kalsel ciri bahasa Indonesia, tidak dipertahankan secara ketat.

Tiga klasifikasi bahasa yang digunakan sastrawan Kalsel, yaitu karya sastra berbahasa Indonesia, karya sastra berbahasa Indonesia-Banjar, dan karya sastra berbahasa Banjar.

Tidak sedikit penyair Kalsel memodifikasi bahasa Indonesia dan bahasa Banjar, yang tujuannya untuk mengintensifkan kemampuan bahasa, sebagai sarana pengucapan dan pengungkapan makna yang berbobot rasional dan emosional.

Manakala sastrawan Kalsel menggunakan bahasa Indonesia, dalam karya-karyanya, sadar atau tidak sadar, mereka menjadi kontributor penting dalam mengokohkan fungsi bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan.

Semakin bahasa Indonesia difungsikan dalam berbagai aspek (karya), maka semakin berprestise dan semakin kuat kedudukannya di mata warganya. Kekuatan kedudukan bahasa Indonesia, harus diimbangi dengan kuatnya kedudukan dan fungsi bahasa daerah. Kalau tidak, kekuatan bahasa Indonesia akan memangsa kelemahan bahasa daerah.

Dalam konteks ini dapat dilihat, bahwa untuk melestarikan bahasa dan budaya minoritas (bahasa dan budaya daerah) bukanlah hal yang mudah. Seperti halnya bahasa Inggris yang sudah memangsa gaya berbahasa dan berbudaya di seluruh dunia, apalagi budaya dan bahasa daerah.

“Maka pengungkapan karya yang menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga memanfaatkan bahasa Banjar, sebagai bagian dari kepenyairan (karya sastra), sangat berdampak positif untuk menyeimbangkan pembinaan, dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Bahasa Indonesia dan bahasa daerah mempunyai fungsi yang berbeda, namun saling berinteraksi, sehingga salah satu diantaranya, tidak menjadi pemangsa” ujarnya. ara/mb05

301011-minggu(senin)-Seminar sastra FKIP Unlam

Photo: mb/ara

SEMINAR – Sastra Mutakhir Indonesia menjadi tema Seminar Nasional Sastra Indonesia, yang diselenggarakan oleh Prodi Bahasa Indonesia FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin,

Pemuda Harus Menggiatkan Kembali Sastra

BANJARMASIN – Memperbincangkan ihwal sastra Indonesia mutakhir, sebagai suatu tema besar, tentu saja bukan sebuah persoalan yang tanpa risiko, di samping karena begitu luasnya cakupan pengertian sastra Indonesia itu sendiri, ungkap Jamal T Suryanata.

Apa yang dikatakan Jamal tersebut merupakan pembuka dari makalahnya yang berjudul Sastra Indonesia Mutakhir, dalam Seminar Nasional Sastra Indonesia (SNSI), yang diselenggarakan oleh Prodi Bahasa Indonesia FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, pada Sabtu 29 Oktober 2011, pukul 08.00 Wita sd selesai. Bertempat di Lantai III, aula rektorat Unlam Banjarmasin

            Di tengah berlangsungnya seminar, Ketua panitia SNSI, Rusma Noortyani SPd MPd, menuturkan kepada Mata Banua, bahwa peserta seminar yang berhadir sekitar 375 orang, terdiri dari alumni, pemerhati sastra dan mahasiswa.

Bertindak selaku pembicara dari kalangan sastrawan, yaitu Jamal T Suryanata, Tajuddin Noor Ganie, M Arsyad Indradi. Kemudian pembicara dari kalangan akademisi, yaitu Dr M Rafiek MPd dan Drs Rustam Effendi MPd PHd. Namun M Arsyad Indradi berhalangan hadir karena berangkat keluar kota.

“SNSI bertujuan untuk menambah wawasan tentang sastra mutahir yang ada di Indonesia, sekaligus untuk menjalin silaturahmi dari alumni Pendidikan Bahasa Indonesia Unlam. Serta untuk memperingati bulan bahasa Indonesia, yaitu lahirnya bahasa Indonesia pada 28 Oktober.

Sastra sangat penting, apalagi bahasa dan sastra Indonesia, pemuda harus menggiatkan kembali sastra yang ada, begitu pula sastra nasional. Diharapakan pula para guru yang berhadir dalam SNSI, bisa mengaplikasikan apa yang didapat dalam seminar ini, dalam pengajarannya di sekolah” ujarnya. ara/mb05

           

251011-selasa(rabu)-FKIP Unlam seminar sastra nasional.1 (Dm.di Berita Kaki)

Perkembangan Sastra Mutakhir

Karya Sastrawan Lokal Di Pentas Sastra Nasional

Banyak karya sastrawan kita yang mengangkat atau menceritakan tema lokal, tetapi karyannya tersebut tidak berhasil masuk dalam jajaran karya sastra nasional.

BEBERAPA hari lagi akan dilaksanakan Seminar Nasional Sastra Indonesia, dan Reuni Akbar Alumnus Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), yaitu pada Sabtu 29 Oktober 2011, pukul 08.00 Wita sd selesai.

            “Sastra Mutakhir Indonesia” menjadi tema yang diangkat dalam seminar. Bertindak selaku pembicara dari kalangan sastrawan, yaitu Jamal T Suryanata, Tajuddin Noor Ganie, M Arsyad Indradi. Kemudian pembicara dari kalangan akademisi, yaitu DR M Rafiek MPd dan DRS Rustam Effendi MPd PHd.

Menurut M Rafiek MPd, salah satu tujuan dalam pelaksanaan seminar adalah untuk merekatkan hubungan dari alumni Pendidikan Bahasa Indonesia Unlam, dengan membentuk Ikatan Alumni.

Setelah ikatan alumni terbentuk, diharapkan dalam salah satu program kerjanya nanti, ada membuat sebuah buku kumpulan karya sastra dari alumni. Untuk turut serta menambah perbendaharaan karya-karya sastra daerah.

Selanjutnya dalam seminar sendiri, bertujuan memperkenalkan sastrawan Kalsel, yang sudah bisa masuk kejajaran sastrawan nasional, dan menjadi bagian sastra Indonesia.

Topik-topik yang dibicarakan utamanya, terkait dengan karya-karya sastra mutahir, yang telah dihasilkan sastrawan daerah. Lalu sastra Indonesia itu sendiri, dan teori sastra yang digunakan dalam kajian perguruan tinggi.

“Perkembangan sastra di Indonesia, sudah demikian pesat, dan banyak novel-novel yang sudah di filmkan, begitu pula dengan novel Islaminya.

Sedangkan untuk karya sastra di Kalsel, terakhir aku melihat perkembangannya di bidang tulisan ini, ada beberapa yang sudah naik levelnya, dari sastrawan lokal menuju sastrawan nasional.

Sementara khusus karya sastra yang mengangkat tema lokal, lalu berhasil menembus jajaran karya sastra nasional. Artinya, karya sastra sastrawan lokal yang mempunyai tema kedaerahan, lalu karyanya tersebut menasional.

Atau sastrawan kita yang sudah menasional, namun dalam karyanya tetap mengangkat ciri khas daerah di pentas nasional. Kelihatannya saat ini memang belum ada. Walaupun telah banyak karya sastrawan kita yang mengangkat atau menceritakan tema lokal tersebut.

Kita ingin agar ada penulis novel daerah, yang bisa masuk tingkat nasional. Sebenarnya banyak potensi daerah yang bisa diangkat dan dijadikan latar cerita. Untuk dapat mencapai tujuan ini, sangat perlu memanfaatkan semua teknologi yang ada, seperti dengan jaringan dunia maya, yang di gunakan untuk memperkenalkan karya-karya sastra daerah, ke pentas sastra nasional.

Mengenai permasalahan sastra Kalsel, yang lagi ramai dibicarakan, seperti kasus plagiat dll, bisa saja pula menjadi pembicaraan dalam seminar. Yang jelas, aku akan lebih menyoroti krisis kritikus sastra dari kalangan akademisi di Kalsel ini.

Tetapi aku optimis, suatu saat nanti akan lahir generasi kritikus-krtikus sastra kita” pungkas Ketua Prodi Bahasa Indonesia S1 Unlam ini, pada Selasa (25/10) siang, di ruang kerjanya, di FKIP Unlam Banjarmasin. ara/mb02

250911-minggu(senin)-seminar konstintusi Unlam

Photo: mb/ara

SENGKETA - Seninar nasional konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilukada, yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Unlam

Fenomena Sengketa Pemilukada

BANJARMASIN - Sebagian besar penyelenggara pemilukada hampir tidak pernah sunyi dari persengketaan, bahkan di beberapa daerah tertentu, persengketaan tersebut menimbulkan konflik horizontal antar pendukung pasangan calon.

            Melihat permasalahan diatas, serta untuk pengembangan pencermatan hukum, terhadap dinamika hukum dan demokrasi, maka Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum (PKKFH) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), mengadakan seninar nasional konstitusi, yang bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.

            Seminar dilaksanakan di Aula Rektorat Unlam lantai 1 Banjarmasin, pada Sabtu siang, 24 September 2011 kemaren. Tema yang diusung dalam seminar yaitu Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilukada – Antara Menguji Hasil Dan Menegakkan Demokrasi Substansial.

            Bertindak selaku nara sumber seminar yaitu Prof Dr Abdul Hafidz Anshari MA (Ketua KPU Pusat) dan Dr HM Effendy SH MH, sedangkan sebagai Keynote Speaker yaitu Prof Dr H Ahmad Sodiki SH (Wakil Ketua MK RI).

            Menurut Dr HM Effendy SH MH, fenomena sengketa penyelenggaraan pemilukada, sudah menjadi berita lazim yang tidak lagi mengagetkan banyak pihak, karena sudah terlalu sering terjadi.

            “Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya persengketaan atau konflik, antara lain terkait aspek normatif yang masih memiliki beberapa kelemahan. Seperti, keterbatasan kemampuan manajerial penyelenggara pemilukada (KPUD).

Kemudian sosio kultur masyarakat yang belum begitu memahami proses demokrasi, karena di dalamnya ada nilai-nilai baru, yang tidak dikenal mereka, seperti adanya mekanisme dan prosedur formal yang harus dilalui, serta perilaku menyimpang dari segelintir elit politik.

Untuk penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilu/pemilukada, sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengaturnya dalam mekanisme hukum, yaitu melalui pengujian materi di MK” ujarnya.

Effendy juga mengatakan bahwa, sementara proses penyelesaian melalui MK, sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala, seperti waktu yang sangat terbatas, penyediaan dokumen pemilu/pemilukada yang sulit untuk bahan pembuktian, para saksi yang tidak begitu memahami persoalan hukum yang menjadi fokus pembuktian, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran delik-delik pemilu/pemilukada.

Penyelesaian kasus-kasus pemilu/pemilukada melalui MK, sebenarnya merupakan sebuah kemajuan yang cukup berarti, dalam proses pembangunan demokrasi. Serta terobosan-terobosan hukum melalui keputusannya, telah menambah khasanah dan wawasan baru di bidang pengembangan hukum, terutama hukum ketatanegaraan.

Akan tetapi, terobosan tersebut menjadi kurang bermakna, apabila tidak diikuti oleh lembaga penegak hukum lainnya yang saling terkait. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan yang komprehensif dari semua pihak, agar ke depannya penyelenggaraan pemilu/pemilukada merupakan proses pengalihan kekuasaan secara terhormat dan beradab” ulas dosen Fakultas Hukum Unlam ini. ara/mb05

090611-kamis(jumat)-PLN alternatif

Photo: Noorcholis Majid dan Rifqinizami Karsayudh

Kemungkinan Pengambil Alihan PLN Oleh Pemerintah Daerah

BANJARMASIN – Pemadaman listrik dengan alasan PLN kekurangan daya, akan terus menghantuai Kalsel Teng, apabila pemerintah daerah tidak bertindak cepat mengatasi akar permasalahannya.

            Menanggapi persoalan PLN, Noorcholis Majid Ketua Komisi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kalsel, dalam wawancara seusai Seminar Good Corporate Governance, Kendala dan Tantangannya, yang dilaksanakan oleh Banjarmasin in sight (Forum peduli perkembangan kota) di Hotel Palm, pada akhir Mei (26/5) yang lalu, mengatakan “permasalahan PLN Kalsel Teng, adalah sistemnya yang sangat bermasalah, dan kita sudah menyurati.

Yang ada mendapat tanggapan dari PLN, hanya permasalahan seperti pemasangan travo, yang dianggap oleh masyarakat tidak melibatkan mereka dalam pemasangannya, dan PLN bersedia merundingkannya dengan masyarakat mengaenai pemasangan itu.

Sementara, kasus pemadaman listrik, masih kita kumpulkan bahannya, melakukan investigasi lapangan dan kita cari letak persoalannya dimana” ujarnya.

            Dilain pihak, Rifqinizami Karsayudh, Pengamat Hukum dan Pemerintahan yang juga sebagai nara sumber dalam seminar, mengungkapkan “untuk urusan kelistrikan, sebenarnya kita punya angin segar, karena ada pernyataan Gubernur Kalsel dalam sebuah dialog, bahwa Gubernur siap mengambil alih urusan kelistrikan, bila memang PLN tidak mampu.

Pengambil alihan kelistrikan oleh pemerintah daerah, itu memungkinkan karena sebenarnya sudah ada di atur dalam Undang-Undang Kelistrikan, bahwa perusahan pemerintah daerah, bisa ikut serta dalam urusan kelistrikan.

Jadi, tinggal kita tunggu pernyataan Gubernur itu, bagaimana realisasinya dan ini harus cepat dilakukan, jangan cuma wacana yang telah dilontarkan dari dulu-dulu tapi tidak pernah dilaksanakan” katanya.

Lanjut Rifqinizami “katakanlah memang PLN kekurangan daya yang menyangkut bahan bakar pembangkit listriknya. Tapi saat ini sudah didirikan PLN batu bara, dengan direktur utamanya adalah Khairil salah satu calon gubernur kita kemaren.

Tugas pokok dan pungsi PLN batu bara ini adalah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan prudusen batu bara, agar batu baranya dijadikan bahan bakar PLN. Jadi PLN membeli batu bara itu dari perusahaan-perusahaan itu.

Pertanyaan mendasarnya, kalau memang kita punya kedaulatan terhadap bumi, air dan tanah, seharusnya pemerintah itu tidak membeli dari perusahaan batu bara. Tapi di buatkan ijin usaha pertambangan milik PLN sendiri, sehingga PLN punya KP.

Khairil beralasan bahwa kita terbentur aturan-aturan. Kalau memang terbentur aturan dan aturan itu di buat oleh pemerintah, bisa saja aturan itu dirubah. Situasi ini, malah menimbulkan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dengan membuat aturan yang tidak praktis.

Sekarang tinggal apakah Drs H Rudy Ariffin berpikir, bahwa kita bisa mengelolanya dengan cara membuat tenaga listrik sendiri, tapi dikerjasamakan dengan PLN, lalu caranya bagaimana dan itu cepat saja digarap, dari pada kita terus protes ke PLN, yang hingga kini tidak punya solusi juga” pungkasnya. ara/mb05

070611-selasa(rabu)-peringkat Governance Kalsel (Dm.090611)

Photo: Rifqinizami Karsayudh

Good Governance Kalsel Masih Jauh Dari Yang Di Harapkan

BANJARMASIN – Kalimantan Selatan, semenjak ditetapkan sebagai proyek percontohan pelaksanaan Good Governance tingkat provinsi di Indonesia pada 2005 hingga sekarang, hasilnya masih jauh dari yang diharapkan” ungkap Rifqinizami Karsayudh Pengamat Hukum dan Pemerintahan.

Seusai Seminar Good Corporate Governance, Kendala dan Tantangannya, yang dilaksanakan oleh Banjarmasin in sight (Forum peduli perkembangan kota) di Hotel Palm, pada akhir Mei (26/5) yang lalu,  Rifqinizami juga mengatakan “indikator untuk mengukur Good Governance ada dua.

Indikator pertama yang paling mudah, di tinjau dari indek demokrasi yang melihat beberapa ranah demokratisasi, termasuk sebaik mana pemerintahan daerah berjalan. Dari sekali skala 0 sd 100, indek demokrasi Kalsel di Indonesia mendapat angka 64,1 persen, itu artinya kita masih dalam posisi sedang.

Diantara variabel demokrasi yang ada itu, yang paling rendah adalah variabel kinerja institusi demokrasi, yaitu partai politik, DPRD, pemerintah daerah dan lembaga peradilan, semua itu nilainya dibawah 50 persen, bahkan lembaga peradilan tingkat kepuasan terkait dengan variabel itu, hanya 22,1 persen.

Itu membuktikan bahwa, walau dari 2005 telah ditetapkan sebagai provinsi pelaksanaan Good Governance, tapi sebetulnya praktek-prakteknya belum dirasakan baik oleh publik” ujarnya.

Lanjut Rifqinizami “indikator kedua adalah indeks pembangunan manusia. Skala Kalsel, dari indeks 0 sd 100, pada 67,5 persen, yaitu di posisi 26 se Indonesia. Dibadingkan dengan provinsi di Kalimantan lainnya, seperti Kalteng yang berada di posisi 7 dan Kaltim di posisi 5, maka Kalsel sangat jauh tertinggal, yang serupa dengan Kalsel hanya Kalbar yang berada di posisi 29 se Indonesia.

Kalsel memang masih jauh dari Good Governance dari sisi pelaksanaan, walau dari sisi semangat sudah punya itu. Tinggal bagaimana pemerintah daerah mengikhtiari ini, dan menjadikan sebagai prioritas.

Sedangkan indek demokrasi terbaik di Indonesia, adalah Jawa Timur. Kemudian indeks pembangunan manusia terbaik se Indonesia kalau tidak salah adalah Bali dan Gorontalo.

Good Governance sendiri bisa kita lihat dari seberapa besar pemerintah ingin membuka diri dengan masyarakat. Kita merindukan bapak gubernur mempunyai mekanisme yang mudah, dengan cara yang murah, untuk bisa menerima sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat.

Kita ingin bapak gubernur mempunyai kotak pos, atau mempunyai layanan sms, ataupun melalui email dan facebook, yang bisa menjadi tempat menyampaikan keluhan dan masukan aspirasi masyarakat tersebut.

Kemudian semua aspirasi dan keluhan yang masuk, tinggal di pilah oleh staf gubernur, yaitu memilah mana yang kewenangan gubernur, lalu diterangkan bagaimana prosedurnya. Bila bukan kewenangan gubernur, tinggal disampaikan ini adalah kewenangan kabupaten/kota atau pemerintah pusat” pungkasnya. ara/mb05

030611-jumat(sabtu)-Ombudsman terbantu media.4

Photo: mb/ara

GOVERNANCE - Seminar Good Corporate Governance, Kendala dan Tantangannya, yang dilaksanakan oleh Banjarmasin in sight (Forum peduli perkembangan kota) di Hotel Palm Banjarmasin

Ombudsman Terbantu Pemberitaan Media Cetak

BANJARMASIN - Pemberitaan dari media massa cetak, yang menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik dan keluhan masyarakat, banyak sekali membantu kami “kata Noorcholis Majid  Ketua Komisi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kalsel.

Pernyataan tersebut di ungkapkan, Noorcholis dalam wawancara seusai Seminar Good Corporate Governance, Kendala dan Tantangannya, yang dilaksanakan oleh Banjarmasin in sight (Forum peduli perkembangan kota) di Hotel Palm, pada akhir Mei (26/5) yang lalu. Seminar yang juga menghadirkan nara sumber dari Inspektorat Provinsi Kalsel dan Rifqinizami Pengamat Hukum dan Pemerintahan.

Menurut Noorcholis “Apabila laporan masyarakat secara langsung kurang, kami akan langsung merespon apa yang menjadi pemberitaan dari media massa cetak. Kemudian langsung kami surati intansi bersangkutan, minta penjelasan mengapa persolan itu sampai timbul, bila klarifikasi itu belum cukup, kami akan melakukan insvestigasi langsung kepada pokok persoalan itu.

Rata-rata ada 15 laporan yang kita tindak lanjuti tiap bulan. Setiap bulan permasalahannya pluktuatif, tetapi yang paling banyak seperti pelayanan yang berkaitan dengan KTP, akta kelahiran, kesehatan, Dana BOS, dan persolana BPN. Khusus BPN ini memang menjadi perhatian kita secara nasional, selain itu mengenai permasalahan sertifikat tanah yang juga menjadi permasalahan yang krusial” ujarnya.

Lanjut Noorcholis “permasalahan pemerintah daerah dewasa ini, ada pada perubahan-perubahan sistem. Pemerintah berniat melakukan perbaikan sistem, tetapi pelaksanaannya ditengah-tengah masyarakat menemui kendala.

Seperti mengurus KTP, dulu untuk mengurus KTP hanya sampai kecamatan saja, tapi sekarang mengurus KTP sampai Dispinduk capil. Untuk daerah yang perkantorannya berdekatan tidak masalah, tapi bagaimana dengan daerah yang jarak berjauhan.

Sebagai contoh, wilayah di Kotabaru yang merupakan daerah kepulauan, maka masyarakat harus bersusah payah datang ke kabupaten, yang tentunya memakan waktu dan biaya” pungkasnya. ara/mb05

180511-rabu(kamis)-seminar menulis FLP

Photo: mb/ara

MENULIS – Seminar Menulis Nasional yang diadakan FLP Kalsel, dengan tema  Mengasah Mata Pena Mencerdaskan Banua di aula eks Dekranasda Pemprov Kalsel

Menulis Untuk Mengobati Kegelisahan

BANJARMASIN – Beragam faktor yang mendorong seseorang untuk menulis, dan menulis juga menjadi salah satu alternatif dalam menghilangkan kegelisahan yang melanda seseorang.

            Izzatul Jannah, manager Balai Pustaka yang juga ketua Forum Lingkar Pena (FLP) pusat, dalam Seminar Menulis Nasional yang diadakan FLP Kalsel pada Minggu (15/5) pagi di aula eks Dekranasda Pemprov Kalsel, mengatakan “yang mendorong seseorang untuk menulis, bisa disebabkan oleh banyak hal!

Ada yang ingin populer, dikenal oleh banyak orang dan mendapatkan kepuasan atas keterkenalannya itu. Mugkin pula di dorong oleh kebutuhan ekonomis, karena ingin mendapatkan keuntungan materi. Atau menulis karena kegelisahan seperti saya” katanya.

Kemudian Izaatul bercerita tentang dirinya “saya tidak pernah bermimpi, bahwa pada akhirnya akan berkecimpung di dunia tulis menulis. Serta meraih karir di penerbitan seperti sekarang ini. Pada waktu masih kecil, ibu saya memberikan bacaan sangat banyak. Dari bacaan tersebut akhirnya memicu saya untuk mengirim naskah di majalah anak-anak.

Ketika dewasa, saya menemui banyak kegelisahan dan rasa ingin tahu yang sangat besar. Bermula dari kegelisahan dan rasa penasaran, kemudian mendorong lebih jauh untuk menulis, ternyata itulah jalan hidup saya.

Dari menulis tersebut, saya dapat melegakan diri sendiri. Saya tidak pernah merasa rugi ketika tulisan saya tidak dimuat. Saya tidak menyesal telah menulis, dan kemudian banyak yang tidak menyukai tulisan saya. Atau bahkan mencaci maki gaya tulisan dan isi tulisan saya, mencibir dsb. Karena menulis adalah untuk menyembuhkan kegelisahan saya.” ujarnya

Dalam seminar ini, yang bertema Mengasah Mata Pena Mencerdaskan Banua, juga dilaksanakan pemilihan koordinator dan kepengurusan FLP Kalsel periode 2011 sd 2013, dan Nailiya Nor Azizah terpilih sebagai koordinator yang baru.

Sementara itu koordinator yang lama Nailiya Nikmah berharap agar di periode kepengurusan mendatang, FLP Kalsel akan banyak melahirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, ungkapnya kepada Mata Banua. ara/mb05

050511-kamis(jumat)-persaingan pesantren

Persaingan Pesantren Dengan Pendidikan Sekuler

BANJARMASIN – Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, yang memiliki ketahanan hidup yang cukup tinggi. Tetapi kebanyakan pesantren bersifat kurang menzaman, sehingga agak lambat dalam kemajuan dan perubahan.

            Menurut Prof Dr H Mujamil Qomar, penulis dan pakar manajemen pendidikan Islam, dalam Seminar Regional Pendidikan Islam di Ponpes Modern Al-Furqan Banjarmasin, pada awal April yang lalu bahwa perlu dilakukan berbagai upaya untuk menjawab beragam problem yang dihadapi pesantren.

Mujamil menuturkan “pada masa penjajahan Belanda, pesantren menjadi lembaga pendidikan alternative bagi masyarakat pribumi, khususnya yang berada pada posisi akar rumput (gras root). Sehingga pesantren menjadi kompetitor bagi model pendidikan sekuler, yang diselenggarakan oleh penjajah Belanda di negeri ini.

            Pesantren telah terbukti melahirkan ulama-ulama besar, yang telah berjasa besar dalam berpartisipasi membangunan negeri ini bahkan telah melahirkan tokoh-tokoh nasional termasuk pendiri Negara RI” ujarnya.

            Seiring dengan kemerdekaan dan upaya memanfaatkan kemerdekaan, dalam kontek pengembangan pendidikan, maka pada 1950an pemerintah mendirikan banyak lembaga sekuler, sehingga saingan pesantren berpindah dari pendidikan kolonial Belanda ke pendidikan nasional yang dirintis pemerintah Indonesia sendiri.

            Bahkan saingan baru ini terasa lebih berat, sehingga pesantren-pesantren kecil banyak yang gulung tikar, akibat kebijaksanaan popularisasi pendidikan itu. Goncangan yang hampir sama dirasakan lagi oleh pesantren pada 1970an, ketika arus sekularisasi memasuki Indonesia secara besar-besaran.

            Kemudian, sekarang ini pesantren menghadapi problem yang lebih berat lagi, seperti kekurangan santri, waktu belajar santri, kualitas lulusan, menghadapi standar-standar pendidikan nasional, termasuk wajib belajar sembilan tahun. Lalu adanya perubahan kecenderungan pendidikan pada putra-putri kiai sendiri yang berdampak pada krisis kaderisasi dll” katanya.

            Ungkap Mujamil “demikian pula yang terjadi pada madrasah, yang menjadi lembaga pendidikan Islam kelanjutan pesantren. Madrasah dimaksudkan untuk mengintregasikan pendidikan pesantren dengan pendidikan sekuler. Sehingga nasib madarasah, juga menghadapi berbagai problem, mulai dari persoalan leadership, profesionalisme guru, kualitas siswa yang baru masuk (raw in put), proses pembelajaran, kualitas lulusannya (out put) dsb.

            Dalam upaya menjawab berbagai macam problem baik yang dihadapi pesantren, maupun madrasah itu, kini perhatian sedang dipusatkan pada ranah manajemen. Dan  manajemen yang baik, diyakini dapat memberikan pemecahan yang cukup signifikan, dalam mengatasi problem-problem tersebut” pungkasnya. ara/mb05

010511-minggu(senin)-peta pnddkn Islam

Photo: Dr H Imam Tholkhah MA

Peta Pendidikan Islam

BANJARMASIN – Tidak banyak masyarakat yang mengetahui, jenis dan pembagian dalam pendidikan Islam. Untuk itulah Dr H Imam Tholkhah MA, Direktur Pendidikan Agama Islam Kementrian Agama RI, memaparkan lebih jauh tentang Peta Pendidikan Islam dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga perguruan tinggi.

Pada Seminar Regional Pendidikan Islam se Kalsel yang dilaksanakan Ponpes Modern Al-Furqan Banjarmasin, Sabtu (9/4) yang lalu, Imam Tholkhah mengatakan “lingkup pendidikan Islam, mengacu pada UU.No.20/2003 tentang Sisdiknas, PP.No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP.No.55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

            Maka, penanganan pendidikan Islam dapat dikelompokkan dalam tiga jenis:

Pertama, pendidikan agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan formal, non formal dan non formal tanpa jenjang. Pendidikan formal seperti TK, SD/ SLB, SMP, SMA/SMK dan PT. Non formal seperti PAI dan Paket A-B-C. Sedangkan non formal tanpa jenjang seperti pada lembaga kursus-kursus.

Kedua, pendidikan umum berciri Islam. Pada pendidikan formal seperti RA, MI, MTs, MA dan PT Islam. Sedangkan pada pendidikan non formal seperti paket A-B-C, Wajar Dikdas Salafiyah Ula dan Wustha.

Ketiga, pendidikan keagamaan Islam pada satuan pendidikan diniyah dan pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal dan non informal.

Untuk Diniyah yaitu formal (PDMP, PDD, PDMA, PTKI), non formal berjenjang (TKQ, DT Awaliyah, DT Wustha, Dt Ulya, DT’Aly) dan non formal tanpa jenjang (Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur’an dll).

Untuk Pondok Pesantren, yaitu formal (Ma’had Aly, Muadalah) dan non formal (Ma’had Takhassus, Pengajian Kitab Ulya, Pengajian Kitab Ibtidai dan Tsanawi” ujarnya.

Sedangkan mengenai Kebijakan Pembangunan Islam, menurut Imam Tholkhah yaitu pertama pada perluasan dan pemerataan akses. Kedua pada peningkatan mutu, relevansi dan daya saing. Ketiga pada peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan” pungkasnya. ara/mb05

Disetor 200411-rabu(kamis)-tidak dimuat

Disetor ulang 010511-minggu(senin)-dimuat

280411-kamis(jumat)-kerajaan banjar.1 (Dm.020511)

Photo: Prof Helius Sjamsuddin Phd MA

Sultan Yang Tewas Dalam Keyakinan

BANJARMASIN – Sejarah panjang perjuangan kerajaan Banjar dalam melawan pemerintahan Hindia Belanda, menyisakan catatan-catatan tentang keberanian dan ketulusan sepak terjang para tokohnya. Salah satu tokoh pejuang dari kerajaan Banjar yaitu Sultan Muhammad Seman (1835-1905).

Prof Helius Sjamsuddin Phd MA Guru Besar UPI Bandung, pada seminar nasional kesejarahan, yang diadakan oleh Prodi Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, pada 16 April 2011 yang lalu, mengatakan “kerajaan Banjar berdiri sejak abad ke-16, dan pada 1860 dibubarkan oleh Belanda. Kemudian wilayahnya ditempatkan langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda (Gubernemen).

Seperti layaknya sebuah kerajaan, tentunya tidak luput dari hangar binger suksesi dan persaingan perebutan tahta kekuasaan, baik itu intrik-intrik istana, maupun pembunuhan-pembunuhan politik. Hingga Perang Banjar pada 1859, menjadi puncak sejarah berakhirnya kerajaan Banjar.

Seperti sejarah dari kerajaan-kerajaan besar Nusantara lainnya, sejarah kerajaan Banjar adalah sebuah tragedy, semua berakhir murung, perlawanan berkesudahan dengan kelelahan. Para pelawan satu-demi-satu, kalau tidak tewas dalam peperangan, mereka menyerah dan diasingkan sebagai pecundang” ujarnya.

Lanjut Helius “Sultan Muhammad Seman yang di juluki Raja Air Barito. Sedangkan Belanda menyebutnya pretendent yang artinya sultan yang tewas dalam membela apa yang menjadi keyakinannya.

Meskipun banyak yang belum diketahui secara rinci tentang tokoh ini, namun dari serpihan informasi yang diperoleh dari pihak Belanda, dari laporan mata-mata dan informan pribumi, dari surat-menyurat yang jatuh ketangan Belanda dan tersimpan baik dalam arsip-arsip dll. Dapatlah sudsah merekontruksi riwayat perjuangannya.

Muhammad Seman adalah putra Pangeran (Panembahan) Antasari. Ia lahir kira-kira pada 1835, karena ketika Sultan Muhammad Seman tewas dalam kontak senjata dengan Belanda di Kalang Barah, Sungai Menawing pada 1905, pihak Belanda memperkirakan usianya sekitar 70 tahun.

Jika perkiraan ini benar, ketika perang Banjar pecah pada 1859, usianya 24 tahun dan setahun atau dua tahun lebih muda dari saudaranya yang lebih tua tetapi lain ibu yaitu Gusti Muhammad Said” katanya.

Menurut Helius “perjuanga yang panjang dilakukan Muhammad Seman melawan kolonialis Belanda, dilakukan dari pedalaman Kalimantan. Sebuah perjuangan yang panjang dan tanpa mengenal menyerah, walau dalam kondisi hidup yang melarat.

Sampai pada 24 Januari 1905, dalam sebuah patroli Belanda yang dipimpin oleh komandan marsose yang merangkap juga sebagai penguasa sipil Puruk Cahu, letnan H.Christoffel, berhasil mengepung Muhammad Seman di rumah ladangnya Kalang Barah, Sungai Menawing.

Terjadi kontak senjata yang sengit, Muhammad Seman menolak menyerah hingga ia tewas ditemnak bersama dua orang pengawalnya. Dan mayatnya dimakamkan di Puruk Cahu” pungkasnya. ara/mb05

Disetor 200411-rabu(kamis)-tidak dimuat

Disetor ulang 280411-kamis(jumat)-dimuat

160411-minggu(senin)-idea islam muhammadiyah

Photo: Dr H Muhadjir Effendi MAP

Idea Islam Berkemajuan

BANJARMASIN – Muhammadiyah adalah sebuah gerakan dakwah yang memiliki dua sifat, yaitu laten dan manifest. Dari dua sifat ini berkembang jauh menjadi proses pelembagaan yang akhirnya merambah dunia politik.

            Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Dr H Muhadjir Effendi MAP pada Seminar Regional Pendidikan Islam se Kalsel yang dilaksanakan Ponpes Modern Al-Furqan Banjarmasin, Sabtu (9/4) yang lalu, mengatakan “Gerakan laten terkait erat dengan kapasitas Muhammadiyah sebagai sebuah suasana berfikir (state of mind) dan arus pemikiran (mind stream), yang didalamnya memiliki dua identitas yang sangat khas.

Identitas tersebut yaitu Islam dan modern atau yang disebut oleh KH Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah disebut Islam yang berkemajuan atau Islam Jumud.

Gerakan yang bersifat manifest Muhammadiyah dapat diamati dari berbagai aktivitas, antara lain seperti pengajian-pengajian mulai yang berbentuk Kuliah Tujuh Menit (Kultum) hingga pengajian akbar, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, jaringan usaha dan jaringan politik yang dibangun oleh warganya.

Dari manifestasi gerakan ini proses pelembagaan (institusionalisasi) pun tidak bisa dihindari. Maka lahirlah masjid, panti asuhan, rumah sakit, sekolah-sekolah, bahkan partai politik” ujarnya.

Lebih jauh Muhadjir, menjelaskan “adanya masjid, panti asuhan, rumah sakit, dan sekolah-sekolah, sebetulnya bukan produk organisasi tapi ia lebih merupakan produk dari idea. Oleh sebab itu di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah  dinyatakan, untuk mendirikan sebuah ranting Muhammadiyah di suatu tempat pertama-tama harus sudah berdiri sebah amal usaha.

Ketika Muhammadiyah mengembangkan bentuknya bukan hanya sebagai gerakan, tetapi juga organisasi. Maka secara tidak langsung telah menciptakan kurungan bagi dirinya sendiri.

Namun dipermukaan, pengembangan bentuk itu menjadikan Muhammadiyah menjadi lebih nyata, berbentuk dan memiliki jangkauan kemana-mana. Sebagai organisasi yang memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia” katanya.

Menurut Muhadjir “amal usaha sebagai produk idea Islam Berkemajuan, memang sangat fenomenal dalam konteks keberadaan Muhammadiyah. Sekalipun secara organisatoris adalah sebagai sub-ordinat, tapi keberadaannya lebih menonjol.

Bahkan, ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu nyaris tidak ada apa-apanya, jika seandainya tidak memiliki amal usaha. Meskipun di dalam fakta, bahwa konflik-konflik organisasi yang banyak menguras perhatian dan energi sebagian besar bermula dan berada di amal-amal usaha” pungkasnya. ara/mb05

110411-senin(selasa)-seminar ponpes

Photo: mb/ara

PONPES – Seminar Regional Pendidikan Islam se Kalsel yang dilaksanakan Ponpes Modern Al-Furqan Banjarmasin pada 9 April 2011

Ponpes Al-Furqan Berbenah Diri

BANJARMASIN – Perkembangan zaman dan teknologi membuat banyak pesantren berbenah diri meningkatkan kualitas pendidikannya. Tidak banyak pesantren yang berada dilingkungan perkotaan, sebagian besar pesantren berada dipinggiran kota ataupun berada di pedesaan.

Sehingga pesantren yang berada dilingkungan perkotaan akan menghadapi tuntutan masyarakat akan arus globalisasi yang lebih besar. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Muhammadiyah, maka Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Al-Furqan Banjarmasin mengadakan Seminar Regional se Kalsel pada 9 April 2011 yang lalu.

Pendidikan Islam di Era Global menjadi tema kegiatan. Peserta yang mengikuti seminar tidak hanya dari lingkungan pengajar dan dosen di Banjarmasin saja, tapi juga dari beragam daerah yang ada di Kalsel. Sebagai nara sumber seminar, yaitu:

Pertama, Direktur Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, Dr H Imam Tholkhah MA, yang memaparkan topik pembicaraan mengenai Kebijakan Pendidikan Islam.

Ke dua, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Dr H Muhadjir Effendi MAP,  yang memaparkan topik pembicaraan mengenai Prospek Pendidikan Islam di Era Global.

Ke tiga, Penulis dan pakar manajemen pendidikan Islam, Prof Dr H Mujamil Qomar, yang memaparkan topik pembicaraan mengenai Potret Manajemen Pendidikan Islam pada Madrasah dan Ponpes Antara Kenyataan dan Harapan.

Dalam sambutan pembukaan seminar, Ketua Wilayah Muhammadiyah Kalsel Prof Dr H A Khairuddin MAg, mengatakan” tema yang diangkat ini, merupakan tema yang sangat penting. Karena pendidikan kita masih tertinggal, maka perlu melakukan terobosan-terobosan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini adalah era tantangan bagi pondok pesantren dalam menghadapi era modern. Oleh karena itu, pendidikan dalam lingkungan Muhammadiyah, mempunyai keinginan untuk terus melakukan pengembangan-pengembangan. Baik dari aspek sistem, metodologi dan lainnya. Muhammadiyah kalsel, akan terus berkarya agar bermanfaat bagi semua orang” ujarnya.

Dilain pihak, Direktur Ponpes Modern Al-Furqan, Drs H Murhan Zuhri MAg dalam wawancara dengan Mata Banua diantara kegiatan seminar, berkata “mudah-mudahan apa yang diseminarkan ini menjadi masukan untuk kami dan bisa diterapkan secepatnya dalam pendidikan kami.

Tiap tahun seminar seperti ini akan terus diagendakan. Kami juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan lomba, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa seperti seni, olah raga serta lainnya.

Mudah-mudahan perkembangan Ponpes Al-Furqan dari tahun-ketahun bisa semakin meningkat. Peningkatan ini bisa dibuktikan dengan 100 persen jumlah kelulusan siswa pada tahun lalu, dengan nilai rata-rata UN 8,7. Untuk tahun ini persipan UN sudah dilaksanakan sebaik-baiknya” ujarnya.

Lanjut Murhan “jumlah siswa seluruhnya, ada 623 dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan SMA. Diharapkan pada tahun ajaran baru ini bisa mencapai 900 siswa. Kami sudah mempunyai fasilitas lab dengan 36 unit komputer. Nantinya akan memperluas ruangan perpustakaan dan melengkapi buku-bukunya.

Tahun ini Ponpes Al-Furqan akan menambah dua lembaga pendidikan lagi. Pertama,  membuka Madrasah Diniyah Awaliyah untuk murid-murid SD yang ingin belajar Agama, pada sore hari dari pukul 16.00 sd pukul 17.45 wita. Ke dua membuka SMK Farmasi, yang penerimaan siswanya dimulai pada awal Mei ini” pungkasnya. ara/mb05

240211-kamis(jumat)-seminar di gedung Iqra Bjm

AKTIFASI PIKIRAN BAWAH SADAR ANAK

BANJARMASIN – Pentingnya peran orang tua dalam meningkatkan kecerdasan anak, Tidak terlepas dari wawasan orang tua itu sendiri dalam mengoptimalkan pendidikan secara kepribadian dan potensi dari anak itu sendiri.

            Drs.Ahmad Rizqon M.Pd I, Kepala TKA-TPA-TPQ BKPRMI Unit IQRA Mahligai Alqur’an disela-sela acara seminar aktifasi pikiran bawah sadar anak di gedung Mahligai Alqur’an yang dipenuhi ibu-ibu yang mengikuti seminar tersebut, pada Rabu (23/2) sore mengatakan “mengingat pentingnya peningkatan kecerdasan anak tersebut, yang tentunya harus melibatkan peran serta orang tua, maka pada hari ini kami menggelar seminar gratis penjelasan tentang aktifasi pikiran bawah sadar anak.

Sehingga orang tua, akan lebih aktif dalam menambah wawasan bagaimana cara yang baik dalam mengoptimalkan potensi kecerdasan anaknya. Sebuah program investasi jangka panjang untuk anak (sekali seumur hidup) dan sangat membantu sekali terutama dalam dunia pendidikan dan membentuk perilaku keseharian anak” katanya.

Lanjut Rizqon “TKA-TPA-TPQ BKPRMI Unit IQRA Mahligai Alqur’an bekerja sama dengan Civilized Learning Forum – Subconscious Mind Activation (SMA) Training, dengan pembicara dalam seminar adalah Badrussurur SS, seorang trainer aktivasi pikiran bawah sadar. Sehingga anak akan menjadi lebih cerdas, percaya diri, kosentrasi meningkat, lebih kreatif, dan ingatan menjadi lebih kuat.

Setelah ini, kita akan melanjutkan dengan program berikutnya yaitu Pelatihan Aktifasi Pikiran Bawah Sadar (The Power of Tahfil Motions) pada Sabtu dan Minggu 26-27 Pebruari ini, di Hotel Arum Banjarmasin. Bagi orang tua yang tertarik untuk mengikuti kegiatan pelatihannya, silahkan mendaftarkan diri di gedung Mahligai Alqur’an Banjarmasin” ungkapnya.

Badrussurur SS, dalam pemaparan seminarnya menjelaskan “dalam kehidupan keseharian manusia, menggunakan 82 persen pikiran alam bawah sadar, sedangkan sisanya 18 persen menggunakan pikiran sadar. Emosi-emosi positif dan negatif banyak menghiasi pikiran alam bawah sadar.

Oleh karena itu, bila pikiran alam bawah sadar terkontaminasi, emosi-emosi negatif akan muncul dan akan membuat batin atau hati anak menjadi terluka dan terasa sakit. Jika hal ini terjadi maka seorang anak kan menjadi sangat sensitive, mudah marah dan bahkan sedih yang berlebihan dengan bersikap yang tidak wajar.

Dari banyak penelitian para ahli pendidikan dalam bidang otak, menunjukkan bahwa kekuatan alam pikiran bawah sadar – yang digunakan sebagai dasar Accelerated Learning utamanya dalam penerapan NLP (Neoro Lingustic Programming) – dapat dapat digunakan untuk mengatasi berbagai problem diri, antara lain seperti susah belajar, meningkatkan daya ingat, depresi, trauma, penyembuhan penyakit, tidak percaya diri. ara/mb05

Meningkatkan Mutu Guru Melalui Karya Tulis

BANJARMASIN – Menulis merupakan salah satu pilihan yang harus diambil para pendidik, agar memperoleh nilai kredit yang baik dalam sertifikasinya. Entah itu menulis esai, opini atau artikel, yang dipublikasikan di media massa. Nilai yang diperoleh dalam menulis ini lebih tinggi dari pada mengikuti seminar dan pelatihan” ungkap Qamaruzzaman dalam Seminar dan Bedah Buku, yang dilaksanakan di SMAN 12 Alalak Utara Banjarmasin pada Sabtu (9/10) kemaren. Dengan mengambil tema Melalui karya tulis, kita tingkatkan mutu guru

Seminar dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI), dengan nara sumber dari Pakar administrasi DR Iswiyati Rahayu MSi direktur Paska Sarjana Setia Bina Banua. Sekertaris umum PWI Kalsel Zainal Helmie perwakilan dari Media Massa dan Drs Ronny Ralin MKes dosen Stikes dan fakultas kedokteran Unlam. Kemudian Muhammad Qamaruzzaman SPd MSi, penulis buku kumpulan tulisan kolom dan opini yang berjudul Tak Lulus UN, Dunia Belum Kiamat

Seminar dihadiri perwakilan guru di Banjarmasin dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Dalam seminar Ronny Ralin memaparkan penelitiannya tentang metode pembelajaran, ia menyimpulkan bahwa metode dan strategi belajar seharusnya tidak hanya mendukung materi yang sedang diajarkan, tetapi juga harus mendukung dan mengembangkan kemampuan pembelajar (siswa). Menurut Ronny “penerapan pembelajaran tipe STAD dapat meningkatkan kualitan pembelajaran dan keaktifan siswa dalam bekerjasama” katanya.

DR Iswiyati melalui pengamatannya pada dunia pengajaran, lebih menyoroti psikologis pembinaan siswa, menurut Iswiyati “pembinaan itu bisa menguatkan mutu pengajaran melalui evaluasi diri pengajar dan evaluasi sistem birokrasi pengajaran. Dan bila ini tidak dilakukan akan menurunkan mutu pendidikan” ujarnya.

Iswiyati juga mempermasalahkan implementasi dan kebijakan dari Diknas yang cepat sekali berubah, sehingga belum lagi selesai tugas yang dilakukan pengajar ada lagi kebijakan baru yang harus dilakukan.

Sementara itu Zainal Helmie, menyerukan pada para guru agar buku yang dibuat Qamaruzzaman dapat menjadi motifasi untuk menulis. Serta para guru jangan cuma bisa memberikan tugas pada para siswa untuk membuat tulisan, tapi gurunya sendiri juga harus menulis, paling tidak tulisan kecil tentang keadaan dirumah. Agar mempunyai bahan menulis maka para guru harus banyak membaca, sehingga mempunyai banyak wawasan.

Saat tanya jawab, Rismalinda Guru SMKN4 Banjarmasin, yang menjadi salah satu peserta seminar berkata “banyak para guru yang bisa menulis, tapi tidak tahu bagaimana caranya agar tulisan tersebut bisa dipublikasikan di media massa” Keluhan guru IPA ini, disambut oleh Redaktur Mata Banua Zainal Helmi yang mempersilahkan para guru untuk mengirimkan tulisannya ke Redaksi Mata Banua. ara/mb05

-----------------

Di setor Minggu, 10 Oktober 2010

Di muat Senin, 11 Oktober 2010/ 03 Dzulkaidah 1431 H

-         dengan judul Memotivasi Guru Untuk Menulis

-         kolom Kotaku, Mata Banua halaman 5