Photo: Rifqinizami Karsayudh
Good Governance Kalsel Masih Jauh Dari Yang Di Harapkan
BANJARMASIN – Kalimantan Selatan, semenjak ditetapkan sebagai proyek percontohan pelaksanaan Good Governance tingkat provinsi di Indonesia pada 2005 hingga sekarang, hasilnya masih jauh dari yang diharapkan” ungkap Rifqinizami Karsayudh Pengamat Hukum dan Pemerintahan.
Seusai Seminar Good Corporate Governance, Kendala dan Tantangannya, yang dilaksanakan oleh Banjarmasin in sight (Forum peduli perkembangan kota) di Hotel Palm, pada akhir Mei (26/5) yang lalu, Rifqinizami juga mengatakan “indikator untuk mengukur Good Governance ada dua.
Indikator pertama yang paling mudah, di tinjau dari indek demokrasi yang melihat beberapa ranah demokratisasi, termasuk sebaik mana pemerintahan daerah berjalan. Dari sekali skala 0 sd 100, indek demokrasi Kalsel di Indonesia mendapat angka 64,1 persen, itu artinya kita masih dalam posisi sedang.
Diantara variabel demokrasi yang ada itu, yang paling rendah adalah variabel kinerja institusi demokrasi, yaitu partai politik, DPRD, pemerintah daerah dan lembaga peradilan, semua itu nilainya dibawah 50 persen, bahkan lembaga peradilan tingkat kepuasan terkait dengan variabel itu, hanya 22,1 persen.
Itu membuktikan bahwa, walau dari 2005 telah ditetapkan sebagai provinsi pelaksanaan Good Governance, tapi sebetulnya praktek-prakteknya belum dirasakan baik oleh publik” ujarnya.
Lanjut Rifqinizami “indikator kedua adalah indeks pembangunan manusia. Skala Kalsel, dari indeks 0 sd 100, pada 67,5 persen, yaitu di posisi 26 se Indonesia. Dibadingkan dengan provinsi di Kalimantan lainnya, seperti Kalteng yang berada di posisi 7 dan Kaltim di posisi 5, maka Kalsel sangat jauh tertinggal, yang serupa dengan Kalsel hanya Kalbar yang berada di posisi 29 se Indonesia.
Kalsel memang masih jauh dari Good Governance dari sisi pelaksanaan, walau dari sisi semangat sudah punya itu. Tinggal bagaimana pemerintah daerah mengikhtiari ini, dan menjadikan sebagai prioritas.
Sedangkan indek demokrasi terbaik di Indonesia, adalah Jawa Timur. Kemudian indeks pembangunan manusia terbaik se Indonesia kalau tidak salah adalah Bali dan Gorontalo.
Good Governance sendiri bisa kita lihat dari seberapa besar pemerintah ingin membuka diri dengan masyarakat. Kita merindukan bapak gubernur mempunyai mekanisme yang mudah, dengan cara yang murah, untuk bisa menerima sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat.
Kita ingin bapak gubernur mempunyai kotak pos, atau mempunyai layanan sms, ataupun melalui email dan facebook, yang bisa menjadi tempat menyampaikan keluhan dan masukan aspirasi masyarakat tersebut.
Kemudian semua aspirasi dan keluhan yang masuk, tinggal di pilah oleh staf gubernur, yaitu memilah mana yang kewenangan gubernur, lalu diterangkan bagaimana prosedurnya. Bila bukan kewenangan gubernur, tinggal disampaikan ini adalah kewenangan kabupaten/kota atau pemerintah pusat” pungkasnya. ara/mb05
Tidak ada komentar:
Posting Komentar