251011-selasa(rabu)-KAMMI & isu pemerintahan sementara

KAMMI Bantah Terlibat Dalam Seruan Membentuk Pemerintahan Sementara

BANJARMASIN - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) memang mengkritisi pemerintahan SBY Boediono dan melakukan aksi untuk menuntut janji-janji yang telah diucapkannya sewaktu kampanye pemilu yang lalu.

            Tetapi, KAMMI tidak terlibat dan tahu-menahu dengan adanya Pernyataan Dan Seruan Membentuk Pemerintahan Sementara, yang beredar di dunia maya” ungkap M Pazri Ketua Umum  KAMMI Komisariat Banjarmasin, pada Senin (24/10) malam.

            Beberapa hari yang lalu beredar email, dalam milis-milis diskusi dan isi dari email tersebut, ada memuat beberapa nama (salah satunya mengatas namakan KAMMI), sebagai orang-orang yang turut melakukan pernyataan, dan melakukan seruan pembentukan pemerintahan sementara.

            Untuk mengecek kebenaran keterlibatan KAMMI, Mata Banua menanyakannya via telepon dengan Ketua Umum KAMMI Komisariat Banjarmasin, dan Pazri membantah adanya keterlibatan KAMMI.

            “Kalaupun KAMMI terlibat dengan seruan dan pernyataan tersebut, sudah pasti Ketua Umum  KAMMI pusat, akan menghubungi KAMMI di Banjarmasin. Dari aksi yang dilakukan KAMMI di sana hanya mengkritisi dan menuntut janji SBY Boediono, yang telah dianggap gagal memenuhi janjinya selama menjabat dua tahun ini.

            Seperti kegagalan penegakan supremasi hukum. Kegagalan di sektor Ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi yang timpang dan hanya terkonsentrasi di pulau jawa saja. Kegagalan mengatasi pengangguran, pemberantasan korupsi, dan pengelolaan masalah pendidikan. Selain dari itu masih Banyak kegagalan lain nya” ujarnya.

Email Yang Beredar

            Dari Perhimpunan Persaudaraan (perhimpunan_persaudaraan@yahoogroups.com). Judul, Pernyataan Dan Seruan Membentuk Pemerintahan Sementara. Isinya antara lain:

Dengan memohon keridhaan Allah SWT, dan didorong oleh keinginan luhur untuk menyelamatkan bangsa dan negara, serta menjalankan kembali Amanat Penderitaan Rakyat, kami Rakyat Indonesia Menyatakan, Tidak mengakui lagi SBY sebagai Presiden RI, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, dengan seluruh sistem dan aturan yang dijalankan, yaitu UUD Amandemen.

Menyerukan dan Menyatakan akan  membentuk Pemerintahan Sementara, Persatuan Sipil-Militer, untuk menjalankan kembali Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten.

Menyerukan kepada institusi TNI-Polri,  untuk bersatu dan mendukung Pemerintahan Sementara, yang akan kami bentuk dalam jangka waktu dekat.

Kami menyerukan kepada seluruh rakyat, pemuda, mahasiswa, buruh, tani, dll untuk bersatu menyelamatkan bangsa dan negara, dengan turun ke jalan-jalan, datangi dan duduki kantor Pemerintahan dan Parlemen (Pusat dan Daerah).

Jakarta, 16 Oktober 2011. AN Rakyat Indonesia, Mayjend (Purn) Murwanto, Laks (Purn) Mulyo Wibisono, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, Sugeng (KAMMI), Wenry (FAMI), Sutan (BEM Universitas Trisakti), Adian Napitupulu (BENDERA), Dodo (Unas), Ali Abel (PN GEPAK/UNAS), Pong Hardjatmo, Haris Rusly.

Dan beberapa nama lainnya lagi, yang terdapat dalam email tersebut. ara/mb05