Gejolak Stabilitas Daerah
BANJARMASIN – Tidak dapat dipungkiri beragam situasi yang terjadi di tingkat nasional, sedikit banyaknya berpengaruh bagi stabilitas daerah.
Muhammad Effendy SH MH dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dalam pemaparannya pada Sarasehan Tokoh Agama, Masyarakat, LSM dan Pemuda yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin, mengatakan “mengamati perkembangan kondisi nasional dan daerah, apabila tidak dicermati dengan baik, akan menciptakan gejolak instabilitas daerah.
Beberapa situasi yang saat ini terjadi antara lain, pada bidang politik di tingkat nasional terjadi politisasi kasus-kasus hukum dan terjadi konflik antar elit politik, baik secara internal maupun eksternal. Di tingkat lokal hubungan wakil rakyat dengan konstituen kian longgar. Pelaksanaan fungsi perwakilan bidang legislasi, budjet dan pengawasan masih jauh dari harapan masyarakat. Dan orientasi pembangunan kurang berpihak pada kepentingan rakyat.
Situasi bidang ekonomi lebih kepada tingkat kesejahteraan hidup masyarakat masih belum banyak terjadi perubahan yang signifikan. Kesempatan kerja semakin terbatas akibat anggaran pembangunan sangat kecil dibandingkan dengan belanja rutin. Kesenjangan ekonomi antar kelompok dalam masyarakat makin terlihat nyata. Dan tindakan penyimpangan terhadap anggaran Negara/ daerah makin tinggi baik dalam nominal maupun modus operandinya” katanya.
Lanjut Effendy “situasi bidang sosial, terjadi pada tindak kekerasan dan tindakan anarkhis yang menjadi fenomena sosial memprihatinkan. Isu agama sering digunakan sebagai legitimasi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai agama itu sendiri. Terjadi penurunan kualitas para lulusan lembaga pendidikan di lihat dari perkembangan ilmu dan teknologi serta interaksi global. Dan budaya individualistik yang semakin menggejala dalam kehidupan masyarakat, tidak diikuti dengan peningkatan tanggung jawab sosial.
Menurut Effendy “stabilitas daerah, dilihat dari kondisi keamanan secara nasional, Banjarmasin termasuk cukup kondusif. Kondisi sosial Banjarmasin dapat berubah menjadi rawan jika di picu oleh peningkatan kriminalitas dan banyaknya kasus kejahatan yang tidaka berhasil diungkap oleh aparat kepolisian. Isu lingkungan akibat eksploitasi SDA yang tidak terkendali. Penurunan kualitas pelayanan publik. Dan konflik pemahaman keagamaan.
Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan pengawasan publik, baik melalui institusi perwakilan maupun melalui lembaga kemasyarakatan. Penggunaan anggaran daerah secara lebih efektif yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Membangun kesadaran bagi upaya peningkatan tanggung jawab sosial. Membuka ruang dialog untuk penyelesaian isu-isu yang sensitif. Dan penegakan hukum untuk menciptakan keadilan dalam tatanan kehidupan masyarakat” pungkasnya. ara/mb05
Tidak ada komentar:
Posting Komentar